Parlemen Indonesia mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 pada akhir September.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020, yang menguraikan sumber pendapatan dan pengeluaran negara, mengalokasikan sekitar Rp 180 Triliun untuk tahun fiscal berikutnya. Jumlah tersebut naik 3 persen dari anggaran tahun ini.
Dengan peningkatan tersebut, Ekonomi Indonesia merupakan terbesar di Asia Tenggara dan kesepuluh dunia. Hal ini bertujuam imyil memperbaiki kondisi ekonomi domestic sekaligus mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global di masa depan.
Pemerintah berencana berinvestasi pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan birokrasi yang efisien dan bebas korupsi. Anggaran juga akan menjadi penyangga jika terjadi penurunan ekonomi global.
Lima perubahan penting
Selain kenaikan tersebut, saya mencermati lima hal baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 yang akan berdampak pada WNI dan Wajib Pajak:
Pemotongan pajak untuk pendapatan dan pajak pertambahan nilai
Pemerintah menawarkan pemotongan pajak untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN). Untuk memenuhi target penerimaan dari kedua kategori tersebut.
Pemerintah sering menawarkan insentif dengan harapan dapat meningkatkan investasi dan daya saing. Pemerintah ingin meningkatkan pendapatan pajak dari dua kategori tersebut sebesar 12 persen menjadi Rp 114 miliar tahun ini.
Untuk masa jabatan keduanya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan fokus merevisi undang – undang perpajakan untuk mencapai tujuan tersebut. Fokusnya berbeda dengan masa jabatan pertamanya, di mana pemerintahannya fokus pada program pengampunan pajak .
Untuk pajak penghasilan, pemerintah akan menurunkan tarif pajak untuk kegiatan pelatihan vokasi dan penelitian. Pembebasan pajak juga tersedia untuk investasi hingga US Rp 35 juta. Pemerintah akan memberikan tunjangan pajak untuk investasi di perusahaan daerah.
Untuk pajak pertambahan nilai, pemerintah akan memberikan pemotongan pajak untuk impor barang strategis seperti mesin dan peralatan pabrik. Selain itu, pemerintah tidak akan memungut PPN atas impor kendaraan angkutan massal seperti pesawat, kapal, dan kereta api.
Tiga kartu jaminan sosial baru
Pemerintah akan memberikan tiga kartu dukungan sosial baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kartu Indonesia Cerdas Perguruan Tinggi” (KIP Kuliah) akan membantu siswa berpenghasilan rendah mendaftar ke pendidikan tinggi. Pemerintah telah mengalokasikan US Rp 473 triliun untuk memberikan kartu ini kepada 818.000 siswa.
Kartu ini akan melengkapi “Kartu Indonesia Pintar” (KIP) yang sudah ada, yang juga memberikan subsidi pendidikan kepada siswa berpenghasilan rendah untuk pendidikan dasar dan menengah.
Kartu kedua adalah “Kartu Pra-Kerja”, yang membantu para pencari kerja dan pekerja berpenghasilan rendah mendapatkan pelatihan kejuruan atau sertifikasi lainnya. Pemerintah mengalokasikan US Rp 700 triliun untuk kurang lebih dua triliun pemegang kartu.
Dan terakhir, ada “Kartu Sembako” yang memberikan subsidi pangan bagi 15,6 triliun keluarga berpenghasilan rendah. Pemerintah telah mengalokasikan hampir US Rp 2 miliar untuk subsidi ini. Program pangan pokok pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Yudhoyono pada tahun 2005, yang bertujuan untuk mendukung upaya nasional dalam mengentaskan kemiskinan.
Di bawah Jokowi, kartu subsidi pangan adalah bagian dari strategi yang lebih besar. Selain memberikan subsidi pangan, pemerintahan Jokowi juga memiliki program untuk mendongkrak produktivitas pertanian.
Pemerintah juga menawarkan bantuan tunai dan program kredit perumahan. Untuk pertanian, pemerintahan Jokowi akan menyediakan dana US Rp 1,87 miliar untuk subsidi pupuk bagi 16,2 triliun petani. Terkait perumahan, pemerintah juga akan memberikan subsidi US Rp 42 triliun berupa pemberian tunai, untuk cicilan perumahan kepada 150.000 keluarga, bahkan subsidi US Rp 275 triliun kepada 677.000 keluarga untuk pembayaran bunga.
Peningkatan anggaran desa
Anggaran dana desa meningkat 5,2 persen dibandingkan tahun 2019, menjadi sekitar US Rp 60 miliar untuk membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, layanan air bersih, serta jalan di pedesaan.
Penurunan total subsidi
Total dana yang dialokasikan untuk subsidi turun 14 persen menjadi sekitar US Rp 8,8 miliar. Hal itu dicapai pemerintah dengan cara selektif dalam menentukan penerima subsidi listrik. Keluarga dengan sambungan 450 dan 900 Volt Ampere (VA) menerima subsidi listrik.
Pemotongan anggaran kesehatan dan peningkatan pertahanan dan kepolisian
Setiap kementerian mendapat kenaikan anggaran, kecuali Kementerian Kesehatan yang mengalami penurunan dari US Rp 28 triliun menjadi sekitar US Rp 4 miliar. Kementerian Pertahanan dan Polri menerima kenaikan anggaran terbesar. Anggaran Kementerian Pertahanan tumbuh 20 persen menjadi sekitar US Rp 9,2 miliar, sedangkan anggaran untuk Polri naik 11 persen menjadi US Rp 7,3 miliar.
Strategi ke depan Anggaran Belanjad dan Pendapatan Negara
Dua tahun ke depan penting bagi ekonomi politik Indonesia. Indonesia akan menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang AS-China dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah.
Jika Indonesia gagal mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global, maka kemungkinan besar perekonomiannya akan mengalami stagnasi. Dana Moneter Internasional (IMF) telah menurunkan perkiraan pertumbuhan global menjadi hanya 3,2 persen pada 2019 , dari proyeksi awalnya 3,3 persen. Untuk tahun depan, badan tersebut memperkirakan tingkat pertumbuhan 3,5 persen , lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,6 persen.
Perlambatan ekonomi global niscaya akan berdampak pada kondisi di dalam negeri. Resesi yang akan datang kemungkinan besar disebabkan oleh kekurangan pasokan dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dibandingkan dengan krisis ekonomi 2008. Kekurangan permintaan memicu krisis ekonomi 2008. Dengan demikian, APBN 2020 merupakan langkah strategis untuk menghadapi badai yang akan datang.
Dengan anggaran tersebut, Indonesia akan melanjutkan reformasi struktur ekonomi nasionalnya dan, pada saat yang sama, mendorong inovasi serta meningkatkan konektivitas ke rantai produksi global yang bernilai tambah. Semoga Indonesia naik di Global Innovation Index.
Pada 2019, Indonesia menduduki peringkat 78 dari 2019 negara , jauh lebih rendah dari negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand (43), Malaysia (39), Singapura (15), dan hanya sedikit lebih tinggi dari Kamboja (84). Jika Indonesia dapat bertahan dari gejolak ekonomi global dan tantangan domestik yang akan datang, Indonesia dapat menjadi negara dengan ekonomi yang lebih stabil dan budaya inovasi yang kuat.
Satu lagi yang tak ketinggalan, kamu bisa menambahkan berbagai informasi secara jelas dan detail. Bahkan, JojoExpense bisa memudahkanmu dalam membuat jadwal sekaligus mengatur perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan bersama klien secara terperinci.
Apakah kamu tertarik dengan segala kecanggihan fitur yang ditawarkan oleh JojoExpense? Jika iya, segera unduh saja aplikasinya dan dapatkan versi gratisnya selama 14 hari dengan klik link pada gambar di bawah ini ya!
