Hak Karyawan Mengundurkan Diri yang Perlu HR Ketahui

Merupakan sebuah hal yang wajar ketika kita bekerja timbul rasa tidak nyaman yang membuat kita mengundurkan diri (resign). Alasan yang melatarbelakanginya pun beraneka ragam. Namun, tak banyak tahu, bahwa pekerja yang mengundurkan diri pun memiliki haknya tersendiri yang sudah diatur dalam Undang-undang.

Terdapat perbedaan mendasar mengenai hak yang akan karyawan peroleh ketika mereka dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mengundurkan diri. Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) tidak diatur uang pesangon bagi karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela.

Jadi, karyawan yang mengundurkan diri tidak berhak mendapatkan uang pesangon. Begitupun dengan uang penghargaan masa kerja, karyawan yang resign juga tidak berhak mendapatkannya. Lantas, apa saja hak yang akan didapat oleh karyawan yang mengundurkan diri?

  • Isi form berikut ini untuk mendapatkan demo gratis aplikasi JojoTimes hari ini.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Untuk itulah, pada artikel ini, kami akan menjawab pertanyaan tersebut dengan membahas terkait hak karyawan yang mengundurkan diri. Diharapkan dengan adanya arikel ini, kamu bisa lebih mempertimbangkan secara matang, mengenai keputusan untuk mengundurkan diri.

Syarat dan Ketentuan untuk Mendapatkan Hak

Sebelum kamu mengetahui apa saja hak yang diperoleh ketika mengajukan pengunduran diri, terlebih dahulu harus paham terkait syarat dan ketentuannya. Kamu akan memperoleh hakmu sebagai karyawan yang resign jika telah memenuhi persyaratan, berdasarkan UUK Pasal 162 Ayat 3 berikut ini:

Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri

Hal pertama yang harus kamu penuhi adalah dengan mengajukan surat permohonan tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Ini perlu dilakukan, supaya perusahaan tempatmu bekerja memiliki cukup waktu untuk mencari karyawan pengganti.

Tidak Terikat dalam Ikatan Dinas

Selanjutnya, kamu tidak bisa mengundurkan diri, jika terikat dalam ikatan dinas. Maksudnya, jika kamu adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa mendapatkan hak pengunduruan diri, karena mereka bekerja dalam ikatan dinas.

Tetap Melaksanakan Kewajibannya Sampai Tanggal Mulai Pengunduran Diri

Terakhir, kamu tetap harus melaksanakan tugas kamu sesuai jobdesc yang telah ditetapkan hingga jatuh tanggal pengunduran dirimu. Karena, kamu masih terikat kontrak dengan pihak perusahaan, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah disepakati.

Itulah ketiga syarat dan ketentuan yang harus kamu patuhi jika kamu ingin mendapatkan hak-hakmu ketika mengajukan pengunduran diri. Kamu tidak perlu melakukan hal tersebut, apabila kamu merasa tidak ingin mendapatkan hakmu tersebut.

Hak-hak Karyawan yang Mengundurkan Diri

Setelah kamu memahami syarat ketika kita hendak mengundurkan diri, sekarang saatnya untuk melihat, apa saja sih hak yang akan diperoleh? Kamu akan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam UUK Pasal 162 ayat 1, yang berbunyi:

“Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”

Maka, hak yang akan didapatkan oleh karyawan yang mengundurkan diri adalah:

Uang Pisah

Hak pertama yang akan diperoleh ketika seorang karyawan mengundurkan diri adalah uang pisah. Uang pisah ini dapat diartikan sebagai uang penghargaan atas loyalitas, bantuan dan pengabdian yang diberikan karyawan  selama masa kerja tertentu.

Biasanya uang pisah ini diberikan kepada karyawan yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung (non-management committee). Oleh karena itu, jumlahnya tidak ditentukan dalam undang-undang. Karena, biasanya detail soal besaran dan jangka waktu pembayaran diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Uang Penggantian Hak

Kemudian, karyawan yang mengundurkan diri akan mendapatkan uang penggantian hak yang telah diatur dalam pasal 156 ayat (4).

Cuti Tahunan yang Belum Diambil dan Belum Gugur

Jika karyawan masih memiliki cuti tahunan pada saat tanggal karyawan mengundurkan diri, maka cuti tahunan tersebut wajib diuangkan.

Cara untuk menguangkan cuti tahunan adalah dengan menentukan nilai upah per hari dan dikalikan dengan jumlah hari cuti tahunan yang tersisa.

Kamu bisa melihat caranya melalui rumus di bawah ini:

Kemudian, bagaimana dengan sisa cuti besar, seperti cuti hamil yang dimiliki oleh karyawan perempuan?

Walaupun tidak diatur di dalam Undang Undang, sisa istirahat panjang atau cuti besar, dalam praktiknya juga diuangkan bersama dengan sisa cuti tahunan.

Perhitungan nominal penguangan Uang Cuti Tahunan dapat berbeda-beda pada setiap perusahaan, tergantung dari kebijakan dan peraturan perusahaan.

Ada yang hanya menggunakan gaji pokok, ada yang menggunakan gaji pokok dan tunjangan tetap. Ada pula yang membagi upah pokok dengan 20 ada pula yang dibagi dengan 25.

Pada intinya, menghitung sisa cuti ini harus jelas upah harian dan jumlah cuti tahunan yang dimiliki oleh masing-masing karyawan.

Biaya Atau Ongkos Pulang untuk Pekerja/Buruh dan Keluarganya ke Tempat Di mana Pekerja/Buruh Diterima Bekerja

Uang penggantian hak ini bisa juga dikatakan sebagai uang ongkos pulang. Ongkos pulang diberikan kepada karyawan apabila point of hire (titik karyawan dikontrak) dengan lokasi bekerja terakhir tidak sama.

Misalnya, jika kamu melakukan tanda tangan kontrak di Sumatera Selatan, dan dipindah kerjakan di Jakarta hingga saat pengunduran diri, maka perusahaan wajib memberikanmu ongkos pulang kembali ke Sumatera Selatan.

Sebaliknya, jika kamu melakukan tanda tangan kontrak di Jakarta dan dipindahkan ke Sumatera Selatan, namun ketika hendak mengundurkan diri, kamu sudah kembali bekerja di Jakarta. Maka, kamu tidak berhak mendapatkan ongkos pulang. Karena, posisi kamu teken kontrak dengan mengundurkan diri adalah sama.

Penggantian Perumahan Serta Pengobatan dan Perawatan Ditetapkan 15% (Lima Belas Perseratus) Dari Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja Bagi yang Memenuhi Syarat

Jenis hak karyawan yang resign ini sering disebut juga dengan UP4 atau Uang Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan.

UP4 dihitung dari total nilai pesangon dan/atau penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Sesuai dengan namanya, UP4 ini digunakan sebagai penggantian perumahan, perawatan, pengobatan.

Pada tahun 2004 terdapat permasalahan mengenai ketentuan UP4 di mana terdapat Surat Edaran (SE) No. 14 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjelaskan bahwa:

“Penggantian uang perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, tetap diberikan kepada pekerja yang di PHK karena kesalahan berat atau mengundurkan diri dan dihitung berdasarkan masa kerja sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (2) untuk perhitungan uang pesangon dan pasal 156 ayat (3) untuk perhitungan uang penghargaan masa kerja.”

Intinya, Pada SE 18/2004, menyebutkan bahwa karyawan yang resign maupun yang di PHK karena kesalahan berat, mendapatkan UP4 ini. Namun, setahun kemudian, berdasarkan SE B 600/2005, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan:

“Oleh karena pekerja / buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangon dan uang perhargaan masa kerja, maka pekerja / buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).”

Intinya, menyebutkan bahwa karyawan yang resign tidak mendapatkan UP4. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah seorang karyawan berhak mendapatkan UP4 atau tidak. Namun, berdasarkan beberapa pertimbangan di bawah ini:

  1. Surat Edaran tidak dapat menganulir aturan di Undang-Undang, dalam hal ini UU 13/2003
  2. Belum ada putusan MK yang membatalkan pasal 156 ayat (4) UU 13/2003

Maka, sepatutnya karyawan yang resign juga berhak mendapatkan UP4.

Hal-Hal Lain yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Hak lain yang dimaksud sebagai hal lain adalah hak yang ada di dalam PK (Perjanjian Kerja), PP (Peraturan Perusahaan), atau PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang mengatur hak tambahan yang diterima karyawan ketika mengundurkan diri di luar daripada yang telah diatur di dalam Undang Undang.

Selain hak yang disebutkan di atas, karyawan yang mengundurkan diri juga berhak atas Surat Keterngan Kerja atau Verklaring/Parklaring. Jadi, pastikan kamu mendapatkannya ketika hendak mengundurkan diri ya!

Pahami Hakmu Sebagai Karyawan

Dengan memahami hakmu sebagai pekerja, kamu akan terhindari dari permasalahan hukum dan kerugian akibat kecurangan perusahaan.

Selain itu, kamu akan lebih mudah untuk mengambil keputusan apakah ingin tetap resign atau tidak. Jadi, kamu bisa mulai merancangnya dari sekarang.

Untuk itu, kamu bisa menggunakan aplikasi JojoTimes dari Jojonomic. Dengan aplikasi ini, kamu bisa melihat sisa cutimu dalam satu tahun. Dengan begitu, kamu bisa meminimalisir kecurangan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Selain itu, aplikasi ini juga bisa membantu untuk memantau kinerjamu, ketika kamu sedang bekerja secara mobile. Jadi, ketika kamu ingin mengundurkan diri, kamu memiliki alasan yang kuat. Coba demonya sekarang, dan rasakan sendiri manfaatnya!