Tahukah anda, pengetahuan menghindari risiko saja belum cukup lho. Faktanya, mengetahui hukum investasi juga tidak kalah penting. Sebab investasi tidak hanya mengaitkan antara investor dengan pihak penerima investasi. Bahkan hingga kondisi perekonomian hingga politik negara pun ikut mempengaruhi nilai investasi di negara tersebut. Maka dari itu, sebagai investor perlindungan hukum terhadap segala ancaman sangat dibutuhkan demi kenyamanan berinvestasi.
Selain memberikan jaminan kenyamanan, adanya hukum investasi juga turut memastikan kondisi investasi tetap aman. Dengan demikian laju pertumbuhan investasi tetap stabil dan tidak membuat investor kapok. Jika anda penasaran, hukum investasi Indonesia dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Dimulai dari tingkat Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lalu peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Presiden.
Menelusuri ketentuan yang penting anda ketahui tentu menyulitkan, bukan? Untuk itu khusus pada artikel kali ini Jojonomic siapkan penjelasan mengenai hukum investasi menurut peraturan perundang-undangan. Sambil terus cari tahu cara kerja investasi di Indonesia, simak penjelasan di bawah ini sampai habis, ya.
Apa Itu Hukum Investasi?
Hukum dapat diartikan secara sederhana sebagai suatu peraturan yang mendasari perbuatan seseorang maupun badan hukum. Sedangkan investasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia disebut dengan penanaman modal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Sehingga hukum investasi dapat dimaknai sebagai suatu peraturan yang mendasari seseorang baik sebelum maupun saat berinvestasi sehingga perbuatannya legal.
Mengapa Ada Hukum Investasi?
Selain memberikan keamanan dan kenyamanan bagi investor dalam maupun asing saat berinvestasi, terdapat maksud lain yang muncul lebih dulu. Dalam peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat diringkas seperti berikut :
Mewujudkan kepastian hukum
Bagi investor, kondisi hukum yang stabil adalah hitungan utama yang sangat mempengaruhi kondisi investasi mereka. Oleh karena itu, kepastian hukum suatu negara dalam mengatur sektor investasi dan sektor-sektor berpengaruh lainnya adalah urutan pertama.
Pandangan ini ikut memberikan pengaruh besar pada cara suatu negara membentuk peraturannya. Untuk menyelaraskan permintaan, maka tak jarang peraturan-peraturan yang mengatur sektor berpengaruh dibuat sejalan dengan sektor investasi. Baik dari segi proses perizinan hingga setelah penanaman modal. Sehingga investor manapun tidak risau untuk berinvestasi di sektor yang diizinkan.
Perlakuan yang adil
Adanya pembedaan antara investor dalam negeri dan asing tak bisa dipungkiri cenderung ikut membedakan perlakuan yang diberikan. Bisa jadi datang dari sektor pajak, perizinan, maupun perlakuan khusus lainnya. Maka dengan adanya peraturan hukum, seluruh sektor berjalan beriringan dan memberikan perlakuan yang sama pada setiap investor manapun. Konsekuensi ini tentu akan mengamankan hak investor dan mampu menarik minat investor lain.
Mengembangkan dan melindungi UMKM
Undang-undang penanaman modal juga tak meninggalkan eksistensi UMKM dalam perputaran ekonomi nasional. Anda dapat telusuri dari keberadaan pengaturan mengenai UMKM yang diprioritaskan pada Pasal 13. Dalam ketentuan tersebut, UMKM diarahkan agar mendapatkan pembinaan dan pengembangan usaha dari berbagai metode. Mulai dari program kemitraan hingga penyebaran informasi. Dan agar mampu berkontribusi lebih optimal, UMKM dapat bekerja sama dengan usaha besar. Dengan demikian, UMKM pun dapat menjemput hasil investasi sama seperti usaha proper lainnya.
Kewajiban Investor
Sebelum mendapatkan hak, terlebih dahulu lakukan kewajiban sebagai investor sesuai dengan ketentuan Pasal 15 agar berinvestasi sah dan legal, seperti :
- Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- Melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR);
- Membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Menghormati tradissi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak Investor
Menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, investor memiliki hak antara lain :
- Mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan;
- Informasi terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- Mendapatkan hak pelayanan atas investasi yang dijalankan; dan
- Berbagai fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jenis Sektor Usaha Yang Dapat Diinvestasikan
Tidak semua bidang nyatanya dapat menjadi wadah berinvestasi. Dalam hukum investasi, investor dibatasi oleh beberapa bidang. Untuk memahami lebih lanjut, sebelum berinvestasi baiknya ketahui terlebih dahulu jenis-jenis bidang usaha. Lebih jelasnya, pengaturan ini terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 yang secara ringkas seperti di bawah ini.
Bidang usaha terbuka
Bidang ini adalah jenis usaha yang diperbolehkan bagi investor untuk berinvestasi tanpa persyaratan. Dalam kategori ini pada dasarnya semua jenis usaha diperbolehkan bagi kegiatan investasi. Namun dengan catatan, yaitu bukan yang termasuk dalam bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
Bidang usaha tertutup
Berkebalikan dari bidang usaha terbuka, bidang usaha ini memang dilarang untuk dilakukan investasi didalamnya. Alasannya karena kegiatan usaha yang dijalankan memang khusus di bawah kendali negara atau bertentangan dengan undang-undang.
Secara garis besar bidang usaha tersebut seperti usaha produksi senjata, mesiu, alat peledak serta peralatan perang. Dan lebih jelasnya terdapat 20 jenis usaha yang dilarang. Mulai dari budidaya ganja, industri bahan aktif pestisida, dan selainnya dalam Lampiran I Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Pastikan untuk cek terlebih dahulu agar bidang usaha yang menjadi wadah investasi anda tidak termasuk dalam kategori ini, ya.
Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu
Bidang ini tetap diperbolehkan untuk diadakan investasi. Di dalamnya terdapat dua pembagian besar. Pertama adalah bidang usaha yang dicadangkan atau kemitraan dengan UMKM serta Koperasi. Kedua merupakan sektor usaha terbuka dengan persyaratan tertentu. Tugas investor hanya perlu menyesuaikan bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Perpres Nomor 44 Tahun 2016.
Penutup
Penjelasan di atas setidaknya bisa menjadi gambaran mengetahui batasan investasi secara hukum. Sebelum yakin berinvestasi, baiknya ketahui terlebih dahulu bagaimana hukum investasi Indonesia yang akan menjamin aktivitas investasi anda. Cari tahu melalui beragam peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan presiden. Dengan demikian, setiap keputusan ataupun aktivitas dalam berinvestasi jelas legalitasnya. Selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anda tidak perlu merasa risau.
Sama halnya seperti berinvestasi, memonitor operasional bisnis agar selalu menghasilkan output berkualitas juga tidak harus risau. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan kesejahteraan karyawan terpenuhi. Tentunya sambil tetap memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku mengenai ketenagakerjaan. Namun, untuk menuangkan hukum menjadi sebuah sistem kinerja karyawan bukanlah hal yang mudah, bukan? Artinya, anda perlu partner yang mengerti membentuk sistem menggunakan beragam fitur dari Jojo Payroll.
Tenang saja, cukup dengan berbagai layanan dalam satu platform, anda tidak perlu lagi kesulitan memenuhi hak karyawan. Seperti kemudahan perhitungan payroll gaji bulanan akan langsung tersaji secara akurat bagi setiap karyawan. Ditambah dengan fitur perhitungan pajak dan BPJS yang otomatis, penggajian karyawan semakin praktis tanpa harus memotong lagi.
Platform yang memanfaatkan sistem digital terotomatisasi ini semakin menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi, lho. Bagaimana tidak, sistem transfer penggajian yang cepat sesuai jadwal ikut membantu anda melakukan kewajiban secara tepat waktu.
Dan hak karyawan pun langsung diterima sesuai dengan kesepakatan kerja. Tidak perlu khawatir, karena jumlah yang ditransfer pun akan sebanding dengan jumlah absensi karyawan. Sistem Jojo Payroll yang menghubungkan perhitungan gaji dengan data absensi akan langsung mengkonversi kehadiran. Nominal gaji karyawan pun dapat dinilai secara lebih objektif.
Sistem sepraktis dan seakurat ini jangan sampai dilewatkan, nih. Segera daftarkan perusahaan anda untuk coba demo gratis sekarang, yuk!
