Kalian pasti sering mendengar kata-kata korupsi kolusi dan nepotisme dengan singkatan KKN. Kejadian-kejadain seperti juga pasti sering kalian lihat di berita sehari-hari. Biasanya yang melakukan kejahatan ini adalah seorang pejabat, pegawai sipil negara, atau lembaga kenegaraan lainnya. Tapi jangan salah, praktek kejahatan ini bisa dilakukan di sebuah perusahaan juga lho.
Kenapa KKN bisa dibilang sebagai kejahatan? Karena praktek ini dapat merugikan banyak orang dan mempunyai dampak yang besar bagi negara maupun perusahaan. Bahkan orang yang melakukan KKN bisa dipenjara seumur hidup.
Lalu apa aja sih penjelasan dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut definisi dari KKN ini kamu bisa lanjutkan membaca artikel ini. Jadi scroll ke bawah ya!
Korupsi
Kita mulai dari korupsi, jadi dalam definisinya korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang demi mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi korupsi ini adalah perilaku yang tidak mempunyai kejujuran, bisa dibilang perilaku yang tidak pantas untuk dilakukan. Ketika kamu melakukan tindakan ini maka kamu akan kehilangan kepercayaan dari orang sekitar kamu.
Oops! We could not locate your form.
Korupsi sendiri diambil dari Bahasa Latin, yaitu corruptio yang artinya sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Jadi orang yang melakukan ini telah menyalahgunakan jabatannya untuk hal-hal yang dapat merugikan. Mereka yang melakukan korupsi juga bisa dibilang sebagai koruptor.
Namun, bagaimana jika kita mendapatkan teman kita yang terlibat dalam tindakan korupsi? Jika ia bekerja di perusahaan swasta kamu dapat melaporkan ke atasanmu agar ia segera diberhentikan, tapi jika ia seorang pejabat atau pegawai negeri sipil kamu dapat melaporkannya secara hukum. Hukum-hukum yang dapat menjerat koruptor adalah sebagai berikut:
Faktor Korupsi
Nah, sekarang apa sih yang membuat kita atau orang lain itu terjerumus dalam korupsi. Jadi ada dua faktor nih kenapa bisa terjerumus dalam korupsi. Kedua faktor ini juga dipecah lagi sebagai berikut:
Faktor Internal
Faktor internal penyebab korupsi berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya. Beberapa yang termasuk di dalam faktor internal ini diantaranya:
- Sifat tamak, sifat dalam diri manusia yang menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya dan selalu merasa kurang.
- Gaya hidup konsumtif, perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga tidak bisa menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya, misalnya hedonisme. Apa itu hedonisme? Jadi, hedonisme adalah pandangan hidup atau ideologi yang diwujudkan dalam bentuk gaya hidup dimana kenikmatan atau kebahagiaan pribadi menjadi tujuan utama dalam menjalani hidup seseorang.
Faktor Eksternal
Faktor eksternal penyebab korupsi berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi. Beberapa yang termasuk dalam faktor eksternal tersebut diantaranya:
Faktor Ekonomi
Adanya kebutuhan akan ekonomi yang lebih baik seringkali mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Misalnya gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja, mendorong seseorang melakukan korupsi.
Faktor Politik
Dunia politik sangat erat hubungannya dengan persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Berbagai upaya dilakukan untuk menduduki suatu posisi sehingga timbul niat untuk melakukan tindakan koruptif.
Faktor Organisasi
Dalam organisasi yang terdiri dari pengurus dan anggota, tindakan korupsi dapat terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, tidak ada kesadaran diri, aturan yang tidak jelas, struktur organisasi tidak jelas, dan pemimpin yang tidak tegas.
Faktor Hukum
Seringkali tindakan hukum terlihat tumpul ke atas tajam ke bawah. Artinya, para pejabat dan orang dekatnya cenderung diperlakukan istimewa di mata hukum, sedangkan masyarakat kecil diperlakukan tegas. Hal ini terjadi karena adanya praktik suap dan korupsi di lembaga hukum.
Jenis Korupsi
Kamu juga harus mengetahui jenis-jenis dari korupsi apa aja! Pasti secara tidak langsung kamu mungkin pernah menemukan fenomena ini disekitarmu. Mengacu pada pengertian korupsi, adapun beberapa jenis dan bentuk korupsi adalah sebagai berikut:
Penyuapan
Penyuapan adalah suatu tindakan memberikan uang/ imbalan kepada pihak lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
Bentuk penyuapan tersebut misalnya, memberikan atau menjanjikan sesuatu (uang atau lainnya) kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.
Atau bisa juga kamu memberi suapan kepada rekan bisnis kamu agar perusahaan kamu yang mendapatkan proyek itu.
Penggelapan
Penggelapan adalah suatu tindakan kecurangan dalam bentuk penggelapan sumber daya orang lain atau organisasi untuk kepentingan pribadi. Bentuk penggelapan tersebut misalnya, membuat faktur tagihan fiktif, menggunakan kas kecil untuk kepentingan pribadi, penggelembungan biaya perjalanan dinas. Biasanya hal ini dilakukan saat kamu membuat sebuah proposal, kamu meminta biaya lebih dari biaya aslinya.
Kecurangan
Kecurangan adalah suatu tindakan kejahatan ekonomi yang disengaja di mana seseorang melakukan penipuan, kecurangan, dan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Bentuk fraud tersebut misalnya, penggelapan uang kas dengan cara mengundur-undur waktu pencatatan penerimaan kas, memanipulasi atau mendistorsi informasi/ fakta untuk kepentingan tertentu. Biasanya hal ini dilakukan oleh seorang akuntan, jadi pastikan akuntan kamu memiliki kode etik akuntan agar tidak terjadi kecurangan.
Pemerasan
Pemerasan adalah suatu tindakan koruptif dimana seseorang atau kelompok melakukan ancaman secara lalim kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang dan jasa, atau perilaku yang diinginkan dari pihak yang diancam. Bentuk pemerasan tersebut misalnya, ancaman perusakan properti bila tidak memberikan uang keamanan, pemerasan dengan cara ancaman merusak reputasi seseorang.
Favoritisme
Favoritisme atau tindakan pilih kasih adalah suatu mekanisme koruptif di mana seseorang atau kelompok menyalahgunakan kekuasaannya yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
Demikianlah penjelasan ringkas mengenai pengertian korupsi, faktor penyebab, serta beberapa jenis dan bentuk korupsi yang sering terjadi. Nah sekarang kita lanjut ke praktek kejahatan selanjutnya, yaitu kolusi.
Kolusi
Umumnya, definisi dari kolusi adalah suatu bentuk tindakan persekongkolan atau permufakatan secara rahasia yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan tidak baik demi mendapatkan keuntungan. Dilihat dari definisinya, perilaku ini hampir sama dengan korupsi ya yang dimana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Kolusi juga merupakan tindak laku kerjasama yang bisa dibilang ilegal, karena memiliki tujuan untuk menipu seseorang. Pada umumnya tindakan kolusi disertai dengan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah atau pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kolusi adalah sikap dan tindakan tidak jujur dan melanggar hukum dengan membuat kesepakatan rahasia disertai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin untuk kepentingan seseorang atau kelompok.
Ciri-ciri Kolusi
Sikap dan perbuatan kolusi dapat dikenali dengan memperhatikan beberapa karakteristiknya. Mengacu pada pengertian kolusi, adapun ciri-ciri kolusi adalah sebagai berikut:
- Adanya kerja sama rahasia atau pemufakatan ilegal antara dua orang atau lebih yang tujuannya melawan hukum yang berlaku.
- Pemufakatan atau kerja sama ilegal dilakukan oleh penyelenggara negara atau pihak-pihak yang memiliki posisi penting.
- Terjadi pemberian uang pelicin atau fasilitas (gratifikasi) tertentu kepada pejabat pemerintah agar kepentingan pihak-pihak tertentu tercapai.
Penyebab Kolusi
Perilaku ini bisa terjadi dalam lapisan masyarakat manapun. Mulai dari masyarakat umum maupun masyarakat pemerintahan, namun apa saja sih penyebab dari kolusi? Nah, berikut akan kami jelaskan penyebab dari kolusi.
Kolusi dalam Pemerintahan
Disebabkan oleh adanya monopoli kekuasaan dengan wewenang pejabat yang absolut tanpa mekanisme pertanggungjawaban, pejabat pemerintah yang memiliki budaya korupsi, sistem kontrol yang tidak berfungsi, hubungan pemimpin dan bawahan tidak berdasarkan asas persamaan.
Kolusi dalam Pendidikan
Disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya, sistem pendidikan yang kurang baik, tradisi memberi uang kepada tenaga pendidik, kurikulum tidak kontekstual, pemberian gaji/ apresiasi kepada tenaga pendidik masih rendah.
Kolusi di Masyarakat
Sebagian besar disebabkan oleh berbagai hal seperti, masalah ekonomi, latar belakang pendidikan seseorang, budaya atau kultur kerja dan lingkungan tempat tinggal seseorang.
Dampak Kolusi
Kolusi yang terjadi secara terus menerus akan menimbulkan dampak buruk bagi banyak pihak. Adapun beberapa dampak perilaku kolusi adalah sebagai berikut:
- Terjadi kesenjangan sosial di masyarakat dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan.
- Proses pertumbuhan ekonomi dan investasi menjadi terhambat sehingga pengentasan kemiskinan menjadi terhambat.
- Terjadi pemborosan terhadap sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi.
- Proses demokrasi menjadi terganggu karena adanya pelanggaran hak-hak warga negara.
- Timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat negara.
- Terjadi ketidakselarasan antara fungsi, tujuan, dan mekanisme proses (sesuai prosedur dan hukum) dengan praktiknya.
Nah, begitulah kira-kira kolusi terjadi, sama-sama jahat bukan? Sekarang terakhir adalah nepotisme. Salah satu singkatan dari KKN ini juga sama bahayanya lho. Kenapa sih bahaya? Mari kita bahas lebih lanjut serba-serbi dari nepotisme.
Nepotisme
Nah, terakhir adalah nepotisme. Pengertian nepotisme secara umum adalah suatu tindakan seseorang yang memanfaatkan jabatan atau posisi untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat di atas kepentingan umum dengan memilih orang bukan atas dasar kemampuannya tetapi atas dasar hubungan keluarga atau kedekatan.
Biasanya hal ini dilakukan di sebuah perusahaan atau kelembagaan negara dengan mengangkat kerabatnya ke jabatan yang lebih tinggi. Mungkin mereka mempunyai hubungan darah atau pernah satu almamater. Atau bisa juga untuk membalas budi kejadian masalalu.
Secara etimologis, istilah nepotisme berasal dari bahasa Latin, yaitu nepos yang artinya keponakan atau cucu. Sehingga kata nepotisme dapat didefinisikan sebagai tindakan pemilihan orang bukan berdasarkan kemampuannya, tetapi atas dasar hubungan kekeluargaan atau kedekatan semata.
Ciri-Ciri Nepotisme
Praktik nepotisme dapat dikenali dengan memperhatikan beberapa ciri-cirinya. Sesuai dengan arti nepotisme, adapun ciri-ciri nepotisme adalah sebagai berikut:
- Pelaksanaan suatu jabatan/ posisi biasanya dilakukan secara otoriter.
- Penempatan atau pemberian posisi tertentu tidak berdasarkan kemampuan/ keahlian, tetapi karena ada hubungan keluarga atau kedekatan.
- Kurang atau tidak ada kejujuran seseorang dalam menjalankan amanat yang diberikan kepadanya. Misalnya menutup kesempatan bagi seseorang yang memiliki hak dan kemampuan.
- Adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan pekerjaan maupun pemberian fasilitas. Misalnya, orang-orang tertentu memiliki gaji lebih tinggi meskipun pekerjaannya lebih mudah dan sedikit.
Jenis-jenis Nepotisme
Nah, berikut jenit-jenis nepotisme yang biasanya dipraktekan dalam sebuah perusahaan atau institusi negara:
Ikatan Keluarga
Nepotisme ikatan kekeluargaan merupakan bentuk nepotisme yang paling sederhana dan mudah dikenali. Misalnya, posisi tertentu di jajaran pegawai negeri banyak yang berasal dari keluarga yang sama. Hal ini bisa diketahui dari kemiripan wajah dan nama belakang yang sama.
College Tribalism
College Tribalism merupakan bentuk nepotisme berdasarkan asal perguruan tinggi atau jurusan yang sama. Misalnya, suatu perusahaan yang pimpinannya berasal dari Universitas tertentu merekrut tenaga kerja untuk posisi penting hanya dari Universitas yang sama.
Organizational Tribalism
Organizational Tribalism adalah bentuk nepotisme berdasarkan organisasi tertentu, seperti organisasi profesi, partai politik, dan lainnya. Misalnya, penempatan orang-orang dari partai yang sama untuk mengisi posisi penting di pemerintahan.
Institutional Tribalism
Nepotisme terakhir adalah organizational tribalism, yang artinya adalah bentuk nepotisme dimana para pelaku berasal dari instansi yang sama di luar instansinya saat ini. Misalnya, seorang pemimpin perusahaan pindah kerja yang kemudian membawa pegawai lainnya secara bergerombol ke tempat kerja yang baru.
Tips bagi para pelaku usaha mencegah tindak KKN di lingkungan perusahaan
Tahukah kamu, pada tahun 2016 lalu, Transparency International’s Annual Corruption Perception Index, sempat mencatatkan nama Indonesia di peringkat 90 dari total 176 negara. Meski peringkat tersebut sudah semakin membaik sejak beberapa tahun belakangan, tapi tetap saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih harus bekerja ekstra keras dalam mengedukasi masyarakat perihal dampak negatif korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Banyak pihak yang menyatakan, bahwa kekurangan dari UU Korupsi di Indonesia adalah isinya yang hanya menyentuh keuangan negara. Padahal, praktik KKN ini juga marak terjadi di sektor swasta.
Tak bisa dipungkiri, banyak oknum bermental korupsi di perusahaan yang seringkali melakukan tindakan mark-up pada anggaran perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tentu saja, tindakan tersebut bukan hanya merugikan perusahaan terkait, tapi juga memengaruhi kesejahteraan para pekerja.
Apabila KPK memang didirikan untuk mencegah dan menanggulangi kasus korupsi di Indonesia, lantas bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan?
Nah, berikut ini ada beberapa langkah yang bisa kamu terapkan pada perusahaan masing-masing.
Sigap untuk melakukan reformasi sistem perusahaan
Seiring berkembangnya kecanggihan teknologi terkini, institusi bisnis kekinian bisa memanfaatkannya untuk melakukan reformasi sistem. Melalui sistem yang lebih transparan, terutama pada sistem pengelolaan keuangan, tentu tindak KKN di dalam perusahaan akan lebih sulit dilakukan.
Contohnya, kamu bisa menggunakan aplikasi penggajian karyawan seperti JojoExpense dan JojoPayroll yang bisa melakukan beragam penghitungan. Mulai dari gaji, lembur, THR, reimbursement, hingga BPJS dengan benar. Hal ini bisa meminimalkan kemungkinan penambahan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.
Selain itu, aplikasi absen online seperti JojoTimes juga bisa kamu gunakan untuk mencegah adanya pemalsuan absensi. Seperti kata pepatah, korupsi dilakukan karena adanya kesempatan. Oleh sebab itu, perusahaan harus mampu menciptakan batasan supaya tindak kejahatan KKN ini semakin sulit untuk dilakukan.
Meningkatkan keterbukaan informasi
Tak sedikit kantor pemerintah provinsi di Indonesia yang menerapkan sistem e-budgeting supaya masyarakat bisa ikut memantau besarnya anggaran daerah masing-masing. Sementara untuk perusahaan, penggunaan aplikasi payroll yang telah mengadaptasi regulasi perpajakan ataupun BPJS bisa menjadikan perhitungan penggajian karyawan jadi lebih tepat.
Bahkan, semua data yang tersaji akan tercatat dengan baik dan terbayar sesuai waktu yang ditetapkan. Hal ini secara jelas mampu menghindarkan tindakan penyelewengan anggaran karena setiap karyawan bisa melakukan monitoring atas haknya.
Mengadakan pembangunan sistem blow-whistle
Tentu saja, diperlukan keberanian yang besar ketika melaporkan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di perusahaan. Oleh sebab itu, para pimpinan perusahaan maupun divisi HR harus bisa memastikan adanya apresiasi sekaligus program perlindungan pelapor dan mengevaluasi setiap kasus secara menyeluruh. Melalui sistem hukuman yang efektif juga bisa menjadikan tiap anggota perusahaan berpikir ulang untuk melakukan tindak KKN.
Melakukan kerja sama dengan lembaga anti-korupsi di luar perusahaan
Tentu saja, melakukan kerja sama dengan lembaga anti-korupsi di luar perusahaan bisa menyadarkan para pekerja, bahwa perusahaan sangat berkomitmen dalam mencegah berbagai jenis kecurangan, termasuk KKN. Apabila diperlukan, karyawan yang baru saja direkrut juga harus menandatangani pernyataan di atas meterai dengan lembaga anti-korupsi yang ditunjuk sehingga karyawan bisa merasa terikat dengan kewajiban menahan diri dari perilaku korupsi.
Siap sedia melakukan kampanye anti-korupsi
Tentu, para karyawan sudah tahu arti dan bentuk KKN secara umum. Namun, segala bentuk imbauan dan peringatan yang terus menerus digaungkan bisa jadi pengingat untuk mereka. Oleh sebab itu, perusahaan disarankan untuk melakukan kampanye anti-korupsi.
Cara paling sederhana adalah membuat slogan ataupun poster grafis yang ditempelkan di berbagai lokasi strategis, seperti lift, tangga, hingga ruangan kantor. Dijamin, cepat atau lambat, para karyawan tersebut akan mengingat pesan anti-korupsi yang disampaikan dan menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari.
Tak kenal lelah memperkuat budaya perusahaan
Setiap perusahaan pasti memiliki budaya yang jadi panduan utama bagi para karyawan di dalamnya. Proses internalisasi budaya yang menjunjung tinggi kejujuran sekaligus etika luhur, secara tidak langsung bisa membuat anggota perusahaan terhindar dari segala bentuk perilaku KKN. Tentu saja, hal serupa juga harus dicontohkan oleh para pemimpin perusahaan sehingga karyawan merasa malu jika mencurangi segala aturan yang telah ditetapkan.
Cara tepat mengatasi korupsi kolusi nepotisme di lingkungan masyarakat
Sebenarnya, tidak ada senjata yang benar-benar ampuh dalam memberantas tindak korupsi kolusi nepotisme. Sebab, ketiga hal negatif tersebut telah jadi budaya yang mendarah daging di Indonesia.
Beragam cara telah ditempuh untuk menghapus praktik KKN sampai ke akarnya, tapi tetap saja para pelakunya mampu mencari celah untuk melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama dari semua pihak untuk menurunkan angka korupsi di lingkungan masyarakat, seperti berikut ini.
Mengakhiri siklus impunitas
Ketahuilah, penegakan hukum yang efektif terbilang penting demi memastikan para pelaku KKN dihukum sekaligus memutus siklus impunitas atau kebebasan dari segala bentuk hukuman. Pendekatan penegakan hukum yang sukses harus didukung dengan kerangka hukum yang kuat, cabang penegakan hukum, sistem keadilan yang efektif dan juga independen.
Sementara masyarakat sipil bisa mendukung proses tersebut dengan cara berinisiatif melakukan kampanye yang dilakukan secara bijak, tepat, dan memperhatikan hukum negara. Sebab, menghukum pihak yang terlibat praktik korupsi kolusi nepotisme merupakan komponen vital dari segala upaya anti-korupsi yang efektif.
Melakukan reformasi administrasi publik dan manajemen keuangan
Segala bentuk reformasi yang fokus pada peningkatan manajemen keuangan sekaligus memperkuat peran lembaga audit di berbagai negara telah mencapai dampak yang lebih besar ketimbang hanya melakukannya di sektor publik. Bahkan, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah pengungkapan informasi anggaran yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya.
Contohnya, melakukan transparansi dan partisipatif yang secara tidak langsung melatih masyarakat untuk mengomentari anggaran yang diusulkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Namun harus diakui, cara ini ternyata tidak bisa diterapkan di banyak negara. Sebab, ada dampak yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan secara cermat.
Memaksimalkan kekuatan masyarakat dari berbagai kalangan
Percayalah, kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang masih relevan bisa membantu pemerintahan. Alhasil, upaya ini dinilai perlu untuk melakukan identifikasi prioritas, masalah, dan jadi cara dalam menemukan solusi terbaik. Setiap kontribusi yang diberikan oleh masyarakat pasti sangat bermanfaat bagi kemajuan negara, meski dilakukan dalam skala kecil.
Contohnya, melakukan inisiatif pemantauan masyarakat di beberapa kasus, kontribusi untuk mendeteksi tindak KKN, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mengurangi kebocoran dana.
Memanfaatkan jalur komunikasi alternatif
Arti dari pernyataan di atas adalah tentang bagaimana menyatukan proses formal dan informal, di mana kamu bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah serta kelompok non-pemerintah ataupun organisasi. Hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku sekaligus memantau kemajuan yang mungkin saja terjadi.
Memanfaatkan kecanggihan teknologi terkini
Sudah sepantasnya jika saat ini kita bersyukur, karena teknologi yang berkembang mampu menunjang segala aktivitas masyarakat, membangun pertukaran yang dinamis, dan menjalin komunikasi antara pemangku kepentingan utama. Mulai dari pemerintah, warga negara, kelompok masyarakat sipil, bisnis, dan lain sebagainya.
Bahkan, berkat kecanggihan teknologi seperti internet memungkinkan siapa saja bisa melakukan tindakan pencegahan. Baik di tingkat lokal maupun global yang bisa disesuaikan berdasarkan skala dan ruang lingkupnya. Oleh sebab itu, masyarakat sangat disarankan untuk memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin dan ikut terlibat dengan cara-cara yang tepat dan bijaksana.
Nah sekarang kamu sudah tahu kan pengertian dari korupsi kolusi nepotisme atau yang biasanya disingkat sebagai KKN. Sebaiknya jika kamu sebagai pekerja, kamu harus menghindari perilaku ini.
Kamu bekerja sesuai dengan kebutuhan kamu, jangan berlebihan. Jika kamu merasakan kekurangan dalam gaji, maka kamu bisa melakukan negosiasi dengan atasan kamu untuk menaiki gaji kamu sesuai dengan nilai kemampuan yang kamu punya.
Jika kamu sebagai pebisnis, kamu harus memperhatikan juga kebutuhan-kebutuhan dari karyawan kamu agar mereka tidak melakukan KKN ini. Mungkin kamu bisa memakai aplikasi dari Jojonomic yaitu JojoExpense. Disitu kamu dapat mengelola keuangan kamu secara transparan saat kapanpun dan dimanapun.
Aplikasi ini juga mempunyai fitur untuk melakukan reimburse perjalanan bisnis kamu melalui foto struk biaya transportasi yang kamu pakai. Dengan begitu, tidak ada kecurangan untuk melebih-lebihkan biaya transportasi.
