Pengetahuan Mendasar Tentang Pajak yang Perlu Kamu Ketahui

Siapa yang tidak mengenal istilah perpajakan? Istilah ini sering digunakan dalam dunia bisnis atau pembangunan di Indonesia. Banyak yang tidak mengetahui bahwa terdapat banyak istilah lain yang dapat menggambarkan pajak ini. Lalu, apakah banyak orang yang mengetahui tentang perhitungan pajak penghasilan? Pasti tidak banyak bukan? Untuk itu, pada artikel ini kita akan membahas satu-persatu tentang pengertian dasar pajak dan membahas tentang perhitungan pajak penghasilan. Di simak yuk!

Apa itu Pajak?

Pertama mari kita membahas tentang perngertian pajak itu sendiri. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik.

Iuran ini dapat dipaksakan, serta yang langsung ditunjuk dan dipakai gunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

Pendapat tentang pajak berikutnya datang dari Cort Vander Linden, yang berpendapat bahwa pengertian pajak merupakan sumbangan pada keuangan umum negara, yang tidak bergantung pada jasa khusus dari seorang penguasa.

Perpajakan berkaitan dengan lembaga masyarakat, masyarakat dan pemerintah yang terlibat dalam pemungutan iuran untuk memenuhi kebutuhan bangsa.

Pajak Penghasilan itu Apa?

Berdasarkan pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak pasti memiliki hubungan yang erat dengan dunia keuangan.  Seperti yang kita tangkap, iuran pajak sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan pasok negara dan perusahaan.

Pertama, mari kita ketahui pengertian pajak penghasilan. Menurut Pasal 21 Pajak Penghasilan, atau yang sering disebut (PPh 21), merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya.

Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian, mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU Nomor 7 & Tahun 1991, UU Nomor 10 & Tahun 1994, UU Nomor 17 & Tahun 2000, serta terakhir UU nomor 36 & Tahun 2008.

Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Ada berbagai macam PPh yang setidaknya harus diketahui oleh wajib pajak sehingga mengerti ketika akan melakukan pelaporan dan wajib pajak pun menjadi tahu jenis PPh (Pajak Penghasilan) apa yang harus dilaporkan.

Jenis PPh tersebut antara lain terkait pekerjaan, penghasilan maupun usaha yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak dan tentunya beraneka ragam pula. Mari bahas sedikit mengenai jenis-jenis PPh.

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 adalah:

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Dengan kata lain, PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas segala penghasilan. Pengenaan PPh pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui pemotongan pajak PPh pasal 21.

Sebagai pihak yang dipotong dari PPh pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan tersebut berhak mendapatkan bukti potong dari yang memotong.

Yang menjadi subjek pajak PPh 21 adalah orang yang dikenakan pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21.

Ada beberapa kategori yang dikenakan PPh 21 seperti: pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja dan peserta kegiatan.

 

Dasar Hukum Perhitungan PPh Pasal 21

Di dalam perhitungan pajak penghasilan, kita harus mengetahui dasar hukum apa saja yang ada pada perhitungan PPh. Yuk, kita simak salah satunya sebagai berikut:

  • Undang-Undang No.36 Tahun 2008
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2019. 

Sekilas informasi mengenai PTKP, perlu kita ketahui bahwa tarif PTKP 2016 tidak berbeda dengan PTKP 2019. 

Sekarang, mari kita ulas lebih lanjut mengenai komponen penting dalam perhitungan PPh pasal 21.

Komponen-Komponen Perhitungan PPh Pasal 21

Untuk memahami detail perhitungan PPh pasal 21, kita bisa mempelajari komponen-komponen dan konsep dasar cara perhitungan PPh 21 di bawah ini:

Penghasilan Bruto (Penghasilan Kotor) PPh 21

Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah:

Penghasilan Rutin

Cara perhitungan PPh 21 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak orang pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti:

Gaji Pokok

Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu.

Tunjangan

Tunjangan adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok, yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif. Misalnya, adalah tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dll.

Ragam Metode Perhitungan Gaji Karyawan 

Setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya. Tau kah kalian jika terdapat metode dalam perhitungan PPh 21? yuk kita bahas dari yang paling umum. Terdapat 3 metode perhitungan PPh 21 yaitu:

Metode Gross (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)

Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. 

Metode Gross-Up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)

Metode gross-up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong. 

Metode Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)

Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. 

PPh Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 menurut Undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 adalah:

Bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak Penghasilan ini dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor.

Tarif PPh Pasal 22 Atas Impor

Berikut adalah tarif PPh Pasal 22 atas impor:

  • Isi form berikut ini untuk mendapatkan demo gratis aplikasi HRIS hari ini.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  • Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) adalah 2,5% x nilai impor, jika tidak menggunakan Angka Pengenal Importir (API) maka tarifnya adalah sebesar 7,5% x nilai impor.
  • Pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD tarifnya adalah 1,5 x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final).
  • Atas penjualan hasil produksi:
    • Kertas = 0,1% x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN (tidak final)
    • Semen = 0,25% x DPP PPN (tidak final)
    • Baja = 0,3% x DPP PPN (tidak final)
    • Otomotif = 0,45% x DPP PPN (tidak final)
  • Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah bersifat final bagi penyalur atau agen dan tidak bersifat final bagi yang lainnya.
  • Atas Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri tarifnya adalah 0,25% x harga pembelian (Tidak termasuk PPN).
  • Atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) adalah 0,5% x nilai impor.

PPh Pasal 22 merupakan cicilan PPh pada tahun berjalan, dalam artian, pada akhir tahun cicilan, ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan maupun PPh orang pribadi.

Dengan begitu disimpulkan bahwa PPh Pasal 22 dikenakan kepada perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, karena itu PPh Pasal 22 dapat dikembalikan baik saat penjualan dan pembelian.

PPh Pasal 23

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan 23 (PPh 23) adalah:

Pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21.

Umumnya, penghasilan PPh 23 terjadi saat adanya transaksi antara 2 pihak, pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa yang dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong atau melaporkan PPh 23.

Sebagai tanda bahwa PPh 23 sudah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong. Pelaporan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara menyampaikan SPT Masa PPh 23.

Tarif PPh Pasal 23

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Beberapa contoh tarifnya:

  • Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
    • Dividen, kecuali pembagian dividen terhadap orang pribadi dikenakan final.
    • Hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh 21.
  • Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan.
  • Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
  • Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negri lainnya.

 

PPh Pasal 29

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan pasal 28 adalah:

PPh kurang bayar yang tercantum adalah SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh 21, 22, 23 dan seterusnya) dan PPh pasal 25.

Tarif PPh Pasal 29

Wajib pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

PPh 25 yang sudah dilunasi = 0,75% x jumlah penghasilan/omzet per bulan

PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang – PPh 25 yang sudah dilunasi.

Wajib Pajak Badan

Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12

PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang – Angsuran PPh 25.

PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan dengan sistem pembayaran angsuran. Tujuannya itu sebenarnya untuk meringankan beban wajib pajak dalam pembayaran pajak tahunannya.

Adapun sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 25 yaitu wajib pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Langkah-langkah Menghitung PPh 25

Berikut ini adalah tata cara untuk menghitung pajak, disimak yuk!

1. Menghitung Penghasilan Bruto Setiap Bulan

Bagaimana caranya? Kita jumlahkan saja penghasilan secara keseluruhan pada bulan berjalan. Maksudnya, tidak hanya gaji pokok kita saja yang masuk dalam perhitungan, namun juga tunjangan lainnya bila ada, seperti tunjangan transport, tunjangan perumahan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, premi jaminan kematian, premi asuransi kesehatan dan tunjangan lain yang sifatnya teratur.

2. Menemukan Penghasilan Bersih atau Netto Selama Satu Bulan

Untuk menemukan penghasilan bersih atau netto kita selama satu bulan mudah saja. Kita hanya perlu mengurangi penghasilan bruto kita pada bulan berjalan dengan penguranganya.

Nah, yang dimaksud pengurangan di sini misalnya, adalah biaya jabatan (biasanya 5% dari gaji pokok), iuran pensiun (biasanya 2% dari gaji pokok).

3. Menghitung Penghasilan Bersih atau Netto Selama Satu Tahun

Caranya mudah, kita juga pasti sudah bisa melakukannya. Kita tinggal menjumlahkan 12 kali penghasilan bersih satu bulan kita.

4. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Kita bisa menghitungnya dengan cara mengurangi PKP, yaitu penghasilan bersih kita selama satu tahun.

5. Menghitung PPh 25 yang harus dibayarkan

Setelah kita mengetahui PKP selama satu tahun, kita tinggal mengalikannya dengan tarif PPh 25 yang berlaku. Namun, jika kalian ingin mengetahui berapa PPh 25 kalian per bulannya, maka kalian tinggal membagi total pajak setahun dengan 12.

Dengan mengetahui PPh 25 kalian per bulan, kalian bisa menghitung penghasilan bersih dengan mengurangi penghasilan bersih pada bulan berjalan dengan PPh 25 pada bulan berjalan.

Pajak penghasilan tidak terlepas dari perhitungan gaji pokok karyawan. Untuk memudahkan, JojoPayroll adalah solusi yang tepat. Dengan proses yang terotomatisasi dan penghitungan akurat, aplikasi ini sudah terintegrasi dengan segala PPh 21, BPJS Kesehatan dan Ketenegakerjaan. Fiturnya juga dilengkapi dengan slip gaji otomatis dan digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola pembayaran gaji karyawanmu. Ayo tunggu apa lagi? Coba sekarang demo gratisnya!