Pengelolaan Keuangan Desa : Pengertian, Tahap, dan Prioritas

pengelolaan keuangan desa

Pengelolaan keuangan desa tidaklah mudah, apalagi bagi desa yang kekurangan sumber daya manusia. Pemerintah desa tidak hanya akan mengelola dana dari APBN tingkat desa, tetapi juga menerima bantuan keuangan provinsi, alokasi modal tingkat desa (ADD), bantuan keuangan, dan bagi hasil atau penyaluran daerah dari daerah atau kota.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, hak mengurus urusan pemerintahan, prakarsa kepentingan masyarakat lokal berbasis masyarakat, hak milik asli dan / atau Hak tradisional. Itu diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah urusan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan juga untuk kepentingan masyarakat setempat. Kedua hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebelum lebih lanjut membahas bagaimana cara mengelola keuangan desa, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian pengelolaan keuangan desa.

Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

pengelolaan keuangan desa

Pengelolaan keuangan pedesaan adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pedesaan. Pelaksanaan kekuasaan desa dalam lingkup desa yang didanai oleh APBDesa oleh hak-hak masyarakat adat dan kekuasaan lokal juga dapat didanai dari APBN dan APBD.

Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo menandatangani Undang-Undang Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa (No. 20 Tahun 2018) pada tanggal 11 April 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

Menurut “Undang-Undang Desa” yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang. Dan nilai segala bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Hak dan kewajiban tersebut menghasilkan pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. yaitu 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kegiatan pengelolaan keuangan pedesaan dapat terlaksana dengan baik, tentunya antara lain harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mempunyai struktur organisasi, petunjuk kerja, diagram alir dan standar pengelolaan keuangan sebagai acuan kegiatan pengelolaan keuangan tingkat desa.

Tugas Kepala Desa

pengelolaan keuangan desa

Dalam mengelola keuangan tingkat desa, kepala desa yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan tingkat desa bertanggung jawab atas tugas-tugas sebagai berikut:

  • Merumuskan kebijakan terkait penerapan APB Desa.
  • Menetapkan PTKPD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara.
  • Menunjuk pemungut pajak desa.
  • Menyetujui pengeluaran yang ditentukan oleh APB Pedesaan.
  • Mengambil tindakan yang dapat menyebabkan pengeluaran, tetapi tidak dengan mengorbankan anggaran desa.

Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

pengelolaan keuangan desa

Beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa adalah Status sumber daya manusia kepala desa (kader desa dan badan musyawarah desa), Sarana dan prasarana perdesaan dan
Kebijakan tingkat desa.

Ketiga komponen utama dalam proses mengelola keuangan desa tersebut akan diolah dalam sistem bisnis masa depan. Prosesnya dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pengawasan. Mulai dari tahap perencanaan, pemerintah desa harus memperhatikan koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perdesaan (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) dengan rencana pemerintah pusat, provinsi, bupati atau kota, tingkat partisipasi BPD dan kualitas RKP perdesaan.

  • Isi form berikut ini untuk mendapatkan demo gratis aplikasi HRIS hari ini.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pada tahap anggaran, pada saat PTKPD membuat dokumen anggaran harus memperhatikan penyatuan dan keterpaduan penyusunan anggaran, penyatuan kepala desa dan BPD, serta penilaian APB menurut daerah. Pada tahap administrasi, PTKPD menyiapkan pengelolaan pembukuan dan bertanggung jawab atas pencatatan aset desa serta konsep komoditas dan belanja modal.

PTKPD menyiapkan jumlah sistem akuntabilitas dan standar pelaporan yang harus dijalankan. Terakhir, tahapan supervisi merupakan tahapan terakhir dari pengelolaan keuangan desa terkait dengan efektivitas penggunaan dana desa. Pengawasan dilakukan oleh suatu badan pengawas khususnya APIP Kabupaten atau kota (Badan Pengawas Internal Pemerintah).

Selama proses implementasi, baik regulator maupun masyarakat dapat memberikan peringatan atas risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan pedesaan. Seperti: Penggunaan uang desa secara ilegal (pencurian uang tunai dan uang tunai), Menandai dan / atau membeli kembali barang atau jasa, dan Penggunaan aset desa secara ilegal (penyalahgunaan atau pencurian) untuk kepentingan pribadi aparat desa.

Kecurangan-kecurangan tersebut di atas hanyalah sebagian dari risiko yang mungkin timbul dalam mengelola keuangan desa. Mungkin ada banyak kecurangan lain dalam pengelolaan keuangan pedesaan. Karakteristik dan perencanaan strategis yang berbeda dari setiap desa juga dapat terjadinya kemungkinan penipuan.

Prioritas Mengelola Keuangan Desa

prioritas

Keuangan tingkat desa yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat berupa upaya peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat desa. Pelatihan kewirausahaan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan guna memperluas skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Pemerintah kabupaten / kota melalui pemerintah desa memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melihat jenis desa yang terbagi menjadi tiga jenis:

  1. Desa tertinggal dan / atau sangat tertinggal harus memprioritaskan kegiatan pemberdayaan untuk membuka lapangan kerja dan / atau usaha baru. Selain itu, tujuan Dana Desa adalah untuk memberikan akses atau infrastruktur bagi pelaksanaan pekerjaan dan usaha warga atau masyarakat mulai dari proses produksi hingga penjualan produk.
  2. Desa Berkembang, untuk melakukan kegiatan pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan beban kerja atau kualitas, atau meningkatkan kualitas produksi dari proses pemasaran produk. Dana desa digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan modal atau memperoleh dana.
  3. Maju dan / atau desa mandiri merupakan kegiatan pemberdayaan yang dikembangkan bagi masyarakat visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau ibu kota rakyat. Desa Maju akan mandiri atau berdaulat secara ekonomi, serta mampu mengembangkan sumber daya ekonomi dan potensi manusia secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa didasarkan pada prinsip transparansi. (keterbukaan, semua kegiatan dan informasi pengelolaan dapat dipahami dan diawasi oleh pihak berwenang lainnya). Dan prinsip tanggung jawab (setiap tindakan atau kinerja harus dilaporkan kepada pihak yang benar atau tidak bertanggung jawab.

Pihak yang bertanggung jawab berhak meminta informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, partisipatif (melalui tindakan termasuk partisipasi masyarakat. Secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan organisasi yang dapat mengkomunikasikan harapan Prosiding) dan Disiplin Anggaran (Anggaran harus dicatat sesuai dengan prinsip keuangan desa).

JojoExpense adalah software yang menjadi andalan setiap perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya. Dengan memanfaatkan software JojoExpense, pemerintah desa tidak perlu khawatir kekurangan SDM dalam pengelolaan laporan keuangan dana desa. Karena JojoExpense dikelola oleh tim professional Jojonomic yang telah dipercaya oleh ratusan perusahaan di seluruh Indonesia dalam mengelola laporan keuangan mereka dan menghindari tindakan fraud ataupun defisit anggaran.

Daftarkan sekarang juga dan nikmati uji coba gratis JojoExpense untuk masa depan desa yang lebih baik.