Politik luar negeri bebas aktif merupakan suatu upaya pencapaian atas kepentingan nasional melalui berbagai kebijakan yang terkait dengan negara lain. Umumnya, politik luar negeri yang diterapkan suatu negara adalah cerminan dari kondisi di dalam negara tersebut.
Di masa revolusi kemerdekaan sekitar tahun 1945-1949, Indonesia memiliki prioritas kepentingan nasional dalam memperoleh kedaulatan secara penuh. Upaya tersebut juga dilakukan demi mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, khususnya Belanda. Oleh sebab itulah, politik luar negeri Indonesia terfokus pada usaha-usaha untuk mencari simpati dan hubungan baik dengan negara-negara maju ataupun negara dunia ketiga.
Pada tanggal 2 September 1948, Mohammad Hatta mencetuskan konsep politik luar negeri bebas aktif dalam suatu kelompok kerja yang dikenal dengan KNIP. Saat itu, Hatta mengungkap bawah Indonesia tak perlu memilih untuk bersikap pro terhadap Amerika Serikat ataupun Uni Soviet. Dengan adanya ketegasan sikap tersebut, Indonesia pada akhirnya menjadi obyek perjuangan politik internasional.
Dengan kata lain, konsep politik luar negeri bebas aktif menjadikan Indonesia subyek yang memiliki hak dalam menentukan pilihannya sendiri.
Pengertian politik luar negeri bebas aktif
Menurut buku Sejarah Indonesia Modern yang ditulis oleh M.C Riclefs, politik luar negeri bebas aktif merupakan sikap dari Indonesia yang memiliki jalan atau pendirian sendiri dalam menghadapi masalah internasional. Pendirian ini biasanya tidak memihak antara blok barat ataupun blok timur dan turut berperan aktif untuk menciptakan perdamaian di dunia.
Atas dasar tersebut, Indonesia memposisikan diri sebagai subyek dalam berbagai pengambilan keputusan hubungan luar negeri yang tidak bisa dikendalikan oleh kepentingan politik negara lain.
Landasan politik luar negeri bebas aktif
Perlu diketahui, landasan ideal politik luar negeri bebas aktif yang diusung oleh Indonesia adalah Pancasila. Hal ini terkait Pancasila sebagai dasar negara yang berisikan tentang pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di antara politik luar negeri.
Sementara itu, landasan konstitusional politik Indonesia terkait luar negeri ini mengacu pada UUD 1945 alinea pertama dan keempat, serta batang tubuh UUD 1945 pada pasar 11 dan 13. Untuk landasan operasionalnya tercantum dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978.
Arti penting politik luar negeri bagi kedaulatan negara
Politik luar negeri Indonesia terhadap kedaulatan negara sangat penting artinya, karena konsep ini bertujuan dalam mewujudkan dunia yang tertib dan damai. Dengan demikian, kemerdekaan dan keselamatan bangsa bisa terus terjaga, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.
Seperti yang kita ketahui, negara yang berdaulat berarti negara yang aman dan terlindungi kemerdekaannya dari segala ancaman pihak ataupun negara lain. Kedaulatan sebuah negara juga mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Guna mewujudkan sekaligus menjaga kedaulatan Republik Indonesia tersebut sangat diperlukan adanya peranan politik luar negeri.
Salah satu bentuk kebijakan politik yang dianut oleh Indonesia untuk menjaga kemerdekaan dan keselamatan bangsa adalah dengan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955. Indonesia memang dikenal sebagai salah satu pemrakarsa penyelenggaraan KAA. Konferensi tersebut jadi ajang pertemuan antara negara-negara di Benua Asia dan Afrika.
Saat itu, banyak sekali negara di Benua Asia dan Afrika yang baru saja mengumumkan kemerdekaannya, termasuk Indonesia yang baru 10 tahun lepas dari cengkeraman penjajah. Negara-negara tersebut berkumpul untuk menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah komitmen untuk saling menjaga kemerdekaan satu sama lain dan mendukung dekolonisasi atau pemerdekaan daerah jajahan negara Eropa di dua benua tersebut.
Indonesia juga melakukan beberapa upaya politik luar negeri demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya dengan bergabung dalam Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) atau Organisasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Melalui keikutsertaannya dalam organisasi tersebut, Indonesia mendapat banyak kemudahan dalam melakukan perdagangan internasional di berbagai sektor. Dengan demikian, produk-produk buatan Indonesia bisa lebih mudah diekspor ke negeri lain sehingga lapangan kerja semakin terbuka dan kesejahteraan rakyat pun meningkat.
Politik luar negeri bebas aktif Indonesia dulu dan kini
Setelah memproklamirkan kemerdekaannya di tahun 1945, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan politik luar negeri yang anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Hal ini dilatarbelakangi rasa trauma mendalam bangsa Indonesia akibat penjajahan bangsa Belanda selama lebih dari 350 tahun.
Pengalaman pahit itulah yang kemudian jadi landasan politik luar negeri Indonesia yang ingin menentang segala bentuk penjajahan. Hal tersebut dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada alinea satu dan empat seperti yang telah disebutkan di atas.
Di sisi lain, pertarungan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sejak berakhirnya Perang Dunia II telah menyeret banyak negara-negara dunia ketiga. Hal inilah yang kemudian memicu banyak konflik di berbagai kawasan dunia.
Tekanan konflik ideologi yang kian kuat pun turut memengaruhi sikap Indonesia dalam dunia politik internasional. Oleh sebab itulah, Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri Indonesia di masa tersebut menegaskan, bahwa haluan politik Indonesia yang menyangkut luar negeri menganut prinsip bebas dan juga aktif. Artinya, tidak memihak siapa dan ke mana pun.
Benarkah, politik luar negeri bebas aktif sudah tidak relevan bagi Indonesia?
Di masa sekarang ini, konsep politik luar negeri bebas aktif bagi Indonesia patut dipertanyakan kembali relevansinya. Sebab, konsep ini dirasa sudah tidak relevan dengan keadaan Indonesia saat ini.
Di tahun 1948 silam, Mohammad Hatta mengarahkan konsep tersebut ke jalur politik luar negeri yang pragmatis, bukan secara non-blok. Namun, saat ini ada kesalahan persepsi tentang politik luar negeri bebas aktif yang kemudian menjadi belenggu.
Inilah yang kemudian dikritisi oleh beberapa pihak, salah satunya adalah Dr. Philips J. Vermonte sebagai Head of The Department of Politics and International Relations, CSIS. Vermonte menanyakan soal partisipasi Indonesia dalam menentukan politik luar negerinya, khususnya hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat di era Donald Trump.
Pada dasarnya, politik luar negeri bebas aktif ini dinilai membatasi tujuan Indonesia akan menentukan ke mana arah kiblatnya dalam berpolitik dalam dunia internasional. Hal ini yang menyebabkan Indonesia kerap menjadi late comer dalam suatu kerja sama ataupun perjanjian.
JojoExpense meminimalkan risiko kacaunya finansial perusahaan karena badai politik dan ekonomi
Bicara soal politik memang seakan tiada habisnya. Belum lagi jika masalah politik dikaitkan dengan segala persoalan ekonomi yang turut memengaruhi produktivitas bisnis perusahaan. Jika ekonomi bergejolak, maka tentu saja urusan finansial perusahaan pun turut terganggu. Belum lagi, jika sistem pengelolaan finansial perusahaan tersebut dilakukan secara sembarangan. Sudah pasti, kerugian besar akan melanda.
Untuk meminimalkan risiko terjadinya pengelolaan keuangan perusahaan yang amburadul, kini hadir aplikasi paling mutakhir dan kekinian, yaitu JojoExpense. Aplikasi persembahan dari Jojonomic ini merupakan teknologi terbaru yang bisa membantu kamu dalam mengelola segala pengeluaran perusahaan dengan lebih efisien.
JojoExpense memiliki segudang fitur menarik, seperti mengontrol anggaran dari mana saja, mencegah terjadinya penipuan keuangan, hingga custom approval flow and policy. Bahkan, kamu bisa mendapatkan pemahaman lebih mendalam soal pengeluaran perusahaan dan juga pastinya menghemat penggunaan kertas.
Dan kabar baiknya, kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk mencoba aplikasi JojoExpense ini secara gratis selama 14 hari lho! Dengan begitu, kamu bisa merasakan sendiri betapa mudahnya mengelola finansial perusahaan hanya dalam satu genggaman. Jadi, buruan coba JojoExpense saat ini juga!
