SBK atau standar biaya khusus pada dasarnya merupakan suatu besaran biaya yang ditetapkan sebagai sebuah acuan penghitungan kebutuhan. Hal ini mengacu pada kebutuhan berupa biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun kegiatan yang bersifat khusus. Secara khusus biaya ini merupakan besaran biaya yang digunakan untuk suatu kegiatan khusus. Biasanya kegiatan yang membutuhkan biaya ini ditetapkan oleh negara atau mungkin juga oleh lembaga tertentu di suatu tempat atau wilayah tertentu. Dalam menyusun standar biaya khusus ini diperlukan suatu pedoman atau acuan.
Dengan adanya acuan atau pedoman ini maka standar biaya khusus dapat disusun dengan benar dan tepat. Oleh karena itu penyunan biaya khusus ini didasarkan pada suatu dasar hukum yang umumnya merujuk kepada petunjuk teknis untuk menyusun SBK. Tentunya di dalam petunjuk ini terdapat beberapa panduan bagi Kementrian Negara atau bagi lembaga dalam menyusun serta menelaah standar biaya khusus ini. Jadi Anda bisa memahami lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan juga tata cara penelaahan standar biaya khusus ini. Di dalam petunjuk tersebut juga tercantum mengenai berbagai penjelasan. Misalnya saja seperti pengajuan biaya khusus dan ada pula pendekatan yang digunakan untuk melakukan penyusunannya.
Umumnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja. Jadi menganggarkan biaya khusus tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang sebab hal ini diatur dalam suatu ketentuan atau kebijakan. Dengan adanya kebijakan atau ketentuan tersebut maka anggaran biaya khusus selalu diupayakan agar bisa dilakukan dengan tepat dan benar. Artinya usulan penganggaran biaya ini harus dilengkapi pula dengan dokumen lainnya seperti Rekapitulasi Usulan dan kerangka Acuan Kegiatan atau mungkin Rincian Anggaran Biaya dan data pendukung lainnya.
Tidak hanya itu saja tetapi arah dari kebijakan biaya khusus ini juga haruslah jelas. Artinya segala kegiatan yang akan digolongkan untuk masuk ke dalam biaya khusus ini sudah seharusnya terdiri atas tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Kementrian Negara atau suatu lembaga. Nantinya standar biaya tersebut bisa digunakan untuk dijadikan sebagai angka dasar dalam proses alokasi dana pada periode selanjutnya. Oleh karena itu menyusun standar biaya ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sebab penyusunannya sudah seharusnya berdasar pada aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan untuk Kementrian Negara atau untuk lembaga. Biasanya penyusunannya ini dilakukan dengan dasar dari SBU atau standar biaya umum.
Kegiatan Yang Membutuhkan SBK
Tidak seluruh kegiatan yang diadakan atau diselenggarakan oleh suatu lembaga itu bisa dianggarkan ke dalam SBK. Atau tidak semua kegiatan yang diikuti oleh lembaga bisa digolongkan ke dalam biaya khusus. Sebab pada dasarnya anggaran biaya yang ditetapkan oleh suatu lembaga dilakukan dengan berdasarkan pada beberapa macam pedoman atau acuan dan kebijakan. Salah satu kegiatan yang bisa digolongkan dan ditetapkan menjadi standar biaya khusus adalah kegiatan yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi lembaga.
Jadi jika kegiatan yang diikuti merupakan sebuah tugas maka bisa saja ditetapkan sebagai biaya khusus. Selain itu kegiatan tersebut merupakan acara rutin yang berlangsung tiap tahun. Dengan kata lain kegiatan tersebut merupakan tugas wajib dan memiliki fungsi yang sangat penting hingga menjadi acara tahunan. Kegiatan tersbeut juga sudah seharusnya dapat memberikan manfaat baik bagi peserta kegiatan maupun bagi lembaga. Hal ini antara lain juga bertujuan untuk mengetahui kinerja lembaga apakah kinerja tersebut telah berhasil mencapai target output. Di samping itu kegiatan juga harus memiliki indikator output yang jelas.
Indikator output juga harus terukur agar anggaran biaya dipandang tepat sasaran. Standar biaya khusus juga ditujukan untuk segala kegiatan yang bersifat khusus atau spesifik dan dilaksanakan oleh suatu lembaga di wilayah atau tempat tertentu. Pada intinya kegiatan yang dapat diusulkan dan ditetapkan menjadi SBK ini merupakan berbagai kegiatan pelayanan publik atau birokrasi. Atau bisa juga berbagai kegiatan dengan prioritas nasional yang dinilai snagat penting dan memiliki fungsi atau nilai tinggi. Selain itu kegiatan penunjang lainnya juga bisa saja ditetapkan sebagai biaya khusus namun tentunya sesuai dengan peraturan pemerintah. Sudah tentu suatu kegiatan dapat digolongkan ke dalam jenis biaya ini karena adanya pedoman dalam perencanaan anggaran.
Fungsi SBK
Adapun beberapa fungsi SBK yang sebaiknya diketahui antara lain yaitu sebagai berikut:
1. Menghitung biaya keluaran kegiatan suatu lembaga.
Pada dasarnya di dalam sebuah lembaga terdapat sebuah program. Program tersebut mengandung berbagai kegiatan di dalamnya. Di dalam kegiatan tersebut ada dua macam komponen yaitu input dan output. Jika komponen input ditetapkan menjadi SBU maka komponen output merupakan SBK. hadi berbagai biaya keluaran atau biaya output pada suatu lembagai bisa direkap hingga dijumlah. Penghitungan jumlah biaya keluaran ini nantinya akan ditetapkan sebagai biaya khusus. Namun biaya output atau keluaran ini tidak boleh ditetapkan sendiri secara bebas. Kegiatan yang termasuk biaya keluaran atau output ini telah ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijakan atau aturan dan acuan yang dibuatnya.
2. Referensi penyusunan prakiraan maju.
Yang dimaksud dengan prakiraan maju atau forward estimate yaitu perhitungan mengenai kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya. Jadi penganggaran untuk tahun berikutnya dilakukan sejak tahun ini agar program yang telah disetujui dipastikan akan berjalan secara berkesinambungan. Dalam hal ini kegiatan diaharapkan agar terus terjadi di setiap tahun. Tentu saja anggaran kegiatan ini akan menjadi dasar bagi penyusunan anggaran di tahun berikutnya.
3. Bahan perhitungan indikatif di tahun berikutnya.
SBK bisa dijadikan sebagai acuan untuk menghitumg perkiraan biaya untuk kegiatan selanjutnya. Perkiraan mengenai biaya di tahun berikutnya rupanya harus dilakukan sejak sekarang. Dengan demikian maka Anda bisa memastikan kegiatan tersebut di tahun berikutnya. Adanya perhitungan indikatif akan membantu Anda memastikan adanya kegiatan di tahun berikutnya.
SBK atau Standar Biaya Khusus adalah pedoman yang sebaiknya dilihat dan diterapkan dengan sesuai. Sama halnya penerapan dalam hal implikasi data karyawan yang akurat dan sistematis. Sebaiknya gunakan produk pendukung hal tersebut yang dapat membantu lebih optimal. Misalnya melalui penggunaan software JojoTimes. Dimana produk ini bisa membantu memberikan beberapa manfaat mulai dari menyimpan data pribadi karyawan dengan tepat, memastikan absensi karyawan yang akurat, serta memastikan besarnya cuti yang diperoleh karyawan maupun penilaian kerja karyawan tahunan.
Tentu saja semua manfaat tersebut berkat adanya fitur menarik yang diberikan oleh JojoTimes. Mulai dari fitur Additional Feature Customization, Integration Custom Services, Report Customization, Maintenance Support, dan masih banyak lagi fitur lainnya. Karena itu sebaiknya segera saja mencobanya. Dapatkan coba gratis untuk perusahaan Anda dari JojoTimes. Lihatlah sendiri bagaimana produk ini akan memaksimalkan kinerja HRD perusahaan Anda dalam mengelola dan menyimpan data karyawan dengan optimal.
