Kebijakan fiskal kontraktif kerap digunakan sebagai senjata utama untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti saat inflasi bertumbuh terlalu cepat. Namun kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif ini cenderung meningkatkan pajak dan memotong sejumlah pengeluaran.
Apa itu kebijakan fiskal?
Kebijakan fiskal dikenal sebagai suatu kebijakan keuangan yang secara khusus dikeluarkan oleh negara dengan tujuan untuk memengaruhi perekonomian menggunakan pendapatan, pengeluaran, dan juga perpajakan. Umumnya, kebijakan ini digunakan bersamaan dengan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank-bank sentral. Tujuannya pun sama, yaitu untuk memengaruhi perekonomian menggunakan jumlah uang yang beredar dan juga suku bunga.
Berbagai jenis kebijakan fiskal
Secara garis besar, ada tiga jenis kebijakan fiskal, di antaranya:
Kebijakan fiskal kontraktif
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan beban pajak.
Kebijakan satu ini memiliki tujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat atau memperlambat pertumbuhan ekonomi sekaligus membasmi inflasi yang mungkin terjadi di suatu negara. Tentu saja, caranya dengan membuat pemasukan lebih besar ketimbang pengeluarannya.
Umumnya, kebijakan fiskal kontraktif dikeluarkan ketika perekonomian negara terletak di kondisi ekspansi yang mulai memanas demi menurunkan tekanan permintaan. Bisa dikatakan, kebijakan satu ini sangat jarang digunakan karena memiliki dampak jangka panjang yang bisa merusak standar hidup masyarakat akibat resesi.
Kebijakan fiskal ekspansif
Kebijakan fiskal ekspansif sangat jauh berbeda dengan kebijakan fiskal kontraktif. Sebab, kebijakan ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sehingga sering digunakan di banyak negara. Umumnya, kebijakan fiskal ekspansif ini digunakan untuk mengakhiri fase kontraksi dari siklus bisnis saat para pemilih berseru menginginkan bantuan atas resesi yang terjadi.
Pada kebijakan ini, pemerintah akan membelanjakan uang lebih banyak, memangkas pajak, atau bahkan melakukan kedua hal tersebut. Ide utamanya adalah meletakkan lebih banyak uang ke tangan konsumen sehingga mereka bisa membelanjakan lebih banyak. Dengan meningkatkan permintaan, bisnis di berbagai sektor dipaksa untuk bangkit dan menambah pekerjaan guna meningkatkan pasokan.
Namun sayangnya, kebijakan fiskal ekspansif menuai pro dan kontra. Para pendukung ekonomi di sisi penawaran lebih suka dengan konsep pemotongan pajak. Pasalnya, hal tersebut membebaskan bisnis untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja demi mengejar keuntungan bisnis.
Sementara para pendukung ekonomi di sisi permintaan berpendapat, belanja tambahan jauh lebih efektif ketimbang pemotongan pajak. Misalnya seperti, tunjangan pengangguran, proyek pekerjaan umum, hingga kupon makanan. Uang yang masuk ke kantong konsumen bisa digunakan langsung untuk membeli barang-barang bisnis.
Kebijakan fiskal seimbang
Pada dasarnya, kebijakan fiskal seimbang dilakukan saat ekonomi tidak dalam kondisi resesi maupun ekspansi. Jumlah pengeluaran defisit pemerintah atau kelebihan yang tidak dibiayai oleh pendapatan pajak kurang lebih sama dengan rata-rata seiring berjalannya waktu. Dengan begitu, tidak ada perubahan yang terjadi yang akan berdampak pada tiap kegiatan ekonomi negara.
Instrumen kebijakan fiskal
Ada beberapa instrumen kebijakan fiskal yang perlu diketahui, antara lain:
Kebijakan perpajakan
Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang kuat di tangan otoritas publik dan memengaruhi perubahan pendapatan, konsumsi serta investasi adalah kebijakan perpajakan. Diketahui, kebijakan ini sangat terkait dengan amandemen baru dalam pajak langsung maupun tidak langsung.
Sebenarnya, pemerintah Indonesia selalu membuat kebijakan dalam menentukan tingkat pajak di setiap tahunnya. Melalui kebijakan ini, pemerintah bisa menambah ataupun mengurangi tarif pajak dan mengubah berbagai aturan perpajakan yang telah ada sebelumnya. Memang tak bisa dipungkiri, penghasilan utama pemerintah adalah perpajakan, tapi lebih banyak pajak pada publik justru berdampak buruk pada perkembangan ekonomi.
Kebijakan pengeluaran pemerintah
Ada beberapa pengeluaran besar bersifat publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti pembukaan sekolah negeri, perguruan tinggi dan universitas, pembuatan rel kereta api ataupun jembatan. Ketika proyek tersebut berjalan, pemerintah telah memberikan dana dengan jumlah besar untuk membeli sekaligus membayar upah dan gaji. Namun, pengeluaran ini baru dibayarkan setelah disetujui oleh pihak pemerintah.
Selain itu, kebijakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah ini bisa menambah ataupun mengurangi jumlah pengeluaran publik dengan cara mengubah anggaran yang telah ada. Pemerintah biasanya akan memprioritaskan penggunaan dana untuk sektor yang lebih membutuhkan dan bersifat mendesak.
Kebijakan pembiayaan defisit
Apabila pengeluaran pemerintah lebih dari pendapatan yang diterima, maka pemerintah harus menghitung defisit tersebut. Biasanya, jumlah defisit ini bisa dipenuhi dengan cara mengeluarkan mata uang baru oleh bank sentral negara, tapi hal ini cenderung mengurangi daya beli mata uang itu sendiri.
Semakin banyak mata uang baru, jelas akan meningkatkan inflasi. Nah, setelah nilai inflasi meningkat, maka nilai mata uang akan menurun. Dengan kata lain, pembiayaan defisit merupakan masalah yang sangat serius bagi pemerintah. Namun, pemerintah harus bisa menggunakan kebijakan satu ini, apabila sudah tidak ada sumber penghasil lainnya.
Kebijakan utang publik
Apabila pemerintah berpendapat, bahwa pembiayaan defisit belum cukup memenuhi segala pengeluaran publik atau jika pemerintah memutuskan untuk tidak menggunakan kebijakan pembiayaan defisit, maka ada solusi lain. Solusi tersebut berupa pengambilan pinjaman dari bank dunia atau pinjaman dari publik dengan cara mengeluarkan surat utang maupun obligasi.
Namun sebenarnya hal ini juga turut meningkatkan biaya utang dalam bentuk bunga yang diatur dan pemerintah tetap harus membayar jumlah pinjaman tersebut sesuai kesepakatan. Pada intinya, pemerintah harus selalu membuat anggaran yang tepat untuk ini dan selalu mempertimbangkan jumlah yang diambil sebagai pinjaman atau utang.
Umumnya, kebijakan ini juga bisa digunakan sebagai teknik kebijakan fiskal demi meningkatkan kas negara. Adapun sumber utang internal, di antaranya adalah pinjaman pasar, Surat Berharga Negara, dan obligasi kompensasi. Sementara sumber utang eksternal adalah pinjaman pasar eksternal ataupun dari lembaga internasional seperti, IMF IDA, Bank Dunia, hingga rekanan dengan negara lain.
Budgeting
Kebijakan fiskal juga beroperasi melalui anggaran atau yang sering dikenal dengan istilah budgeting. Oleh sebab itu, kebijakan satu ini juga disebut sebagai kebijakan anggaran. Sebenarnya, istilah anggaran yang berasal dari Bahasa Perancis, yaitu bougette. Arti dari istilah ini adalah tas kulit atau dompet yang sering digunakan untuk membawa surat kabar keuangan.
Ketahuilah, anggaran yang telah ditetapkan oleh negara merupakan instrumen yang berguna untuk menilai suatu fluktuasi ekonomi. Para ekonom pun telah merumuskan beberapa prinsip anggaran yang kemudian dikenal sebagai anggaran berimbang siklus, anggaran tahunan, dan juga anggaran kompensasi terkelola secara penuh.
Jojo Expense memudahkan proses pengelolaan keuangan di seluruh transaksi bisnis
Kebijakan fiskal merupakan suatu bagian dari kebijakan ekonomi umum dari pemerintah yang terkait dengan penerimaan sekaligus pengeluaran anggaran. Segala macam proyek kesejahteraan masyarakat di suatu negara selalu diselesaikan di bawah kebijakan satu ini.
Di samping itu, kebijakan ini juga membuat beberapa langkah penting demi mengendalikan fluktuasi ekonomi yang mungkin menjadi kekerasan dan menciptakan gejolak besar dalam struktur sosial ekonomi. Kebijakan fiskal pun turut menguraikan pengaruh pemanfaatan sumber daya di tingkat permintaan melalui pengaruh tingkat konsumsi dan juga pengeluaran investasi.
Apabila kamu adalah pemilik suatu bisnis, maka kebijakan semacam ini juga turut memengaruhi keberlangsungan bisnis yang kamu lakoni, terutama dalam hal penghitungan pajak. Oleh sebab itu, kamu harus mampu melakukan pembukuan secara rinci guna mendapatkan penghitungan pajak terbaik supaya tidak terjadi kesalahan finansial.
Jika kamu termasuk orang yang baru saja memulai bisnis, mungkin kamu tidak akan terlalu kesulitan saat melakukan pembukuan manual secara sederhana dan menghitung besaran pajak. Namun bagaimana jika perusahaan kamu sudah mulai berkembang dan memiliki banyak transaksi, termasuk penghitungan cash advance dan juga reimbursement karyawan?
Solusi terbaiknya dengan menggunakan aplikasi Jojo Expense demi memudahkan proses pengelolaan keuangan di seluruh transaksi bisnis kamu. Melalui aplikasi ini, kamu bisa mendapatkan banyak fitur canggih. Mulai dari mengumpulkan data secara otomatis, mencegah penipuan keuangan, memegang kendali penuh anggaran perusahaan dengan mudah dan bebas repot.
Untuk menikmati segala kemudahan tersebut, kamu bisa mencoba menggunakan Jojo Expense secara gratis selama 14 hari melalui link pada gambar di bawah ini ya!