Tugas BPUPKI : Sejarah, Anggota, dan Tujuan Pembentukannya

tugas bpupki

BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI pertama kali didirikan pada tanggal 1 Maret 1945. Saat itu, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI dengan tugas BPUPKI yang akan dijabarkan di dalam artikel ini.

BPUPKI pada awalnya dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia yang bersedia membantu dalam perang dengan sekutu. Sebagai imbalannya, Jepang berjanji membantu proses kemerdekaan Indonesia.

Pada saat yang sama diangkat Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T) Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua, dan wakil ketuanya adalah Hibangase Yosio dari Jepang dan Raden Pandji Soeroso dari Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang, termasuk 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang, dan bertanggung jawab untuk pengawasan.

Sekitar empat bulan setelah BPUPKI dibentuk, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Ini karena misinya sudah selesai. Setelah BPUPKI berdiri, dua sesi resmi digelar. Pertemuan pertama dilaksanakan dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pertemuan kedua dilaksanakan dari tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945.

Oleh karena itu, BPUPKI tidak sekedar berdiri. Ada beberapa tugas dan tujuan penting dalam pembentukan organisasi. Apa tanggung jawab dan tujuan BPUPKI? Berikut rangkuman tugas pokok BPUPKI dan tujuan pembentukannya.

Sejarah BPUPKI

tugas bpupki

Pendirian lembaga ini untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu dalam proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 63 orang dan diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat, Hibangase Yosio (Jepang), dan Wakil Ketua R.P. Soeroso.

Mengenai sejarah formal pembentukan BPUPKI, hal itu tertuang dalam Deklarasi Rumah Militer Nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. Dilihat dari latar belakang dikeluarkannya Deklarasi Nomor 23 tersebut, hal ini dikarenakan posisi (kekuasaan) Jepang yang fasis. sudah sangat kuat. Terancam.

Oleh karena itu sebenarnya kebijakan pemerintah Jepang melalui pembentukan BPUPKI tidak semata-mata niat baik, tetapi Jepang hanya ingin egois, maksudnya dulu. Jepang ingin mempertahankan kekuatannya dengan menarik hati masyarakat Indonesia. Lakukan politik kolonial.

Selain anggota BPUPKI, juga dibentuk badan administrasi (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan administrasi dipimpin oleh Soroso R.P. dan diketuai oleh perwakilan dari Abdul Jafar Prigodigedo dan Masuda (Jepang).

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Independen Indonesia yang beranggotakan 21 orang untuk mencerminkan representasi etnis [1], termasuk 12 dari Pulau Jawa, 3 dari Sumatera, dan 2 WNI. Sulawesi, 1 Kalimantan, 1 Nusa Tenggara, 1 Maluku, 1 Tionghoa.

Pada tahun 1944, Saipan jatuh ke tangan sekutu. Pasukan Jepang di Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall berhasil dipukul mundur oleh Sekutu. Dalam situasi yang parah ini, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Harada Kumi, kepala pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan badan penyidik ​​untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai). Pengangkatan panitia diumumkan pada tanggal 29 April 1945.

Radjiman Wediodiningrat diangkat (Kaico), dan pemimpin muda pertama (fuku kico) dibesarkan oleh Shucokai Cirebon Jepang dan diberi nama Icibangase. Suroso R.P. diangkat sebagai Toyota President Masuda dan Bapak A.G. dibantu sebagai kepala sekretariat.

Anggota BPUPKI

Berikut beberapa nama anggota BPUPKI yang dibina oleh KRT Radjiman Wedyodiningrat:

  1. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (Ketua),
  2. R.P. Soeroso (Wakil Ketua), Ichibangse Yoshio (Wakil Ketua),
  3. Ir. Dr. Sukarno Mo. Hatta (Hatta),
  4. Muhammad (Muhammad Yamin),
  5. Profesor (KH. Soepomo).
  6. Wachid Hasyim,
  7. Abdoel Kahar Muzakir,
  8. Bapak A. Maramis,
  9. Abikoesno Tjokrosoejo,
  10. H. Agoes Salim,
  11. Bapak Achmad Soebardjo, P.A.A.
  12. Profesor Hoesein Djajadiningrat,
  13. Ki Bagoes Hadikusumo,
  14. A.R. Baswedan, Soekiman,
  15. Abdoel Kaffar, R.A.A.
  16. K.H. Poerbonegoro Soemitro
  17. Kolopaking Ahmed Sanussi (Koh)
  18. Abdul Salim,
  19. Liem Koen Hian,
  20. Tang Eng Hoa,
  21. Oey Tiang Tjoe,
  22. Oey Tjong Hauw,
  23. Yap Tjwan Bing.

Tujuan dibentuknya BPUPKI

tugas bpupki

Sebelum membahas tentang tanggung jawab BPUPKI, perlu dipahami tujuan utama pembentukan organisasi. Tujuan utama dibentuknya BPUPKI adalah untuk mengkaji, meneliti dan menyelidiki bentuk-bentuk dasar yang sesuai dengan kepentingan pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan.

Oleh karena itu, BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Adapun bagi Jepang tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati masyarakat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, sehingga dapat membantu Jepang melawan Sekutu.

Saat itu, Jepang ikut serta dalam Perang Dunia II melawan Sekutu, sehingga pihak Jepang membutuhkan banyak dukungan. Oleh karena itu, pembentukan BPUPKI oleh Jepang bukan untuk memberikan kesungguhan 100% kepada Indonesia untuk merdeka, tetapi untuk mendapatkan dukungan dan kesungguhan politik kolonialnya.

Tanggung jawab utama BPUPKI
Tugas utama BPUPKI adalah meneliti, menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan politik, ekonomi, pemerintahan dan aspek-aspek penting yang diperlukan untuk mendirikan negara Indonesia merdeka.

Tugas BPUPKI

Berdasarkan pembahasan dalam sesi tersebut, berikut ini adalah tugas spesifik BPUPKI:

  • Diskusikan dan persiapkan rencana dasar negara Indonesia.
  • Setelah uji coba pertama, BPUPKI diberi masa istirahat selama satu bulan
  • Membentuk komite beranggotakan sembilan orang yang tugasnya memberikan saran dan konsep dasar negara kepada anggota.
  • Bekerja dengan komite kecil untuk membantu komite sembilan poin.
  • Sebuah komite yang terdiri dari sembilan komite merumuskan “Piagam Jakarta”.

Konferensi pertama bentuk Tugas BPUPKI

tugas bpupki

Konferensi pertama diadakan di Gedung Chuo Sangi In, Jalan Pejambon 6, Jakarta, sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda gedung ini adalah gedung Volksraad yang merupakan lembaga DPR pada masa penjajahan Belanda.

Pertemuan dibuka pada 28 Mei 1945, dan pembahasan tema Yayasan Nasional dimulai pada 29 Mei 1945. Sesi ini membahas dan menyusun calon dasar R.I. Pada pertemuan pertama, tiga orang menyampaikan pendapatnya berdasarkan keadaan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Bapak Muhammad Yamin dalam pidatonya mengemukakan lima prinsip dalam pidato singkatnya, yaitu:

  1. Peri Kebangsaan
  2. Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. 5. Kesejahteraan rakyat (keadilan sosial)

31 Mei 1945 , Profesor Soepomo mengemukakan lima prinsip dalam pidato singkatnya:

  1. Persatuan
  2. Hubungan kekerabatan
  3. Keseimbangan fisik dan mental
  4. Musyawarah
  5. Keadilan rakyat

1 Juni 1945, Ir. Soekarno juga mengusulkan lima prinsip yang disebut Pancasila, yaitu:

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau kemanusiaan
  3. Konsensus atau demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial
  5. Tuhan Yang Maha Esa

Lima prinsip Sukarno disebut Pancasila. Menurutnya bisa dipadatkan menjadi Trisila atau tiga sila, yaitu:

  1. Sosialisme
  2. Sosial Demokrasi
  3. Ketuhanan dan Kebudayaan

Bahkan menurut pandangan Sukarno, ketika Trisila yang disebut di atas diperas lagi, ia menyebut Ekasila (ini prinsip gotong-royong), yang merupakan upaya Soekarno untuk menjelaskan penyatuan konsep ini. Selanjutnya, kelima prinsip ini sekarang disebut Pancasila, tetapi konsep yang pada dasarnya bersatu akhirnya dikenali oleh tatanan dan tajuk rencana yang sedikit berbeda. Bersamaan dengan itu, di antara peserta konferensi BPUPKI, perdebatan tentang penerapan syariat Islam di Indonesia baru terus berlanjut.

Kesimpulan Tugas BPUPKI

Demikian ulasan tentang BPUPKI: Pengertian, Anggota, Tugas, Pembicaraan dan Tujuan, serta Sejarah Lengkap. Semoga konten yang dibahas di atas bermanfaat bagi pembaca setia Jojonomic. Itu dia, terima kasih.

JojoExpense Membantu Anda Mengelola Pengeluaran Perusahaan dengan Lebih Efisien dan Hemat Waktu. Mengelola Data Klien Menjadi Lebih Mudah, JojoExpense memberi Anda akses mudah menuju keuangan perusahaan Anda tidak peduli tempat dan waktu.
 
Baik Anda mau mengajukan request reimbursement atau mengizinkan cash advance, semua dapat dilakukan melalui telepon genggam Anda. Anda dapat mengajukan request Anda secara langsung atau simpan untuk nanti, misalnya Anda ingin cek ulang aplikasi Anda. Semuanya tergantung Anda yang berkuasa soal manajemen finansial Anda sendiri.
 
Ketika Anda sudah duduk di meja Anda, Anda bisa fokus sepenuhnya pada tugas-tugas penting dan serahkan manajemen sampingan pada proses otomatis. Yuk pakai aplikasi expense management dari jojonomic sekarang. Dapatkan gratis demo 14 hari!