5 Opini Audit dalam Proses Pengauditan yang Wajib Untuk Kamu Tahu

Tahukah kamu apa itu audit opini? Laporan keuangan setelah penyusunannya harus lah dilakukan pengauditan baik secara internal atau pun eksternal.

Pengauditan secara internal dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan kesalahan dalam laporan keuangan baik secara perhitungan maupun penyusunannnya. Seperti yang kamu sudah ketahui kalau laporan keuangan tidak hanya digunakan oleh internal perusahaan, tetapi juga pihak eksternal perusahaan.

Fungsi laporan keuangan bagi pihak eksternal, seperti investor dan pemerintah berfungsi sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu laporan keuangan juga bisa dilakukan pengauditan oleh badan eksternal perusahaan. Untuk mengetahui lebih dalam tentang opini audit dan serba-serbinya dalam pengauditan laporan keuangan perusahaan. Yuk baca terus artikel ini sampai selesai!

  • Isi form berikut ini untuk mendapatkan demo gratis aplikasi HRIS hari ini.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pengertian Opini Audit

Tugas seorang auditor adalah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan apakah sudah sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku. Opini audit dari seorang auditor laporan keuangan akan dituangkan dalam bentuk sebuah laporan.

Laporan tersebut berisikan bagian perkenalan, bagian yang mengidentifikasi laporan keuangan, bagian yang menunjukan opini audit terhadap laporan keuangan tersebut, dan bagian keempat secara opsional auditor akan menambahkan informasi relevan yang mungkin diperlukan dalam pengauditan laporan keuangan tersebut.

Lima Jenis Opini Audit

Setelah kita membahas tentang arti dari Opini Audit, sekarang kita akan membahas lima jenis opini audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Apa saja lima jenisnya langsung saja kita bahas.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Penjelasan tentang Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) menurut SPAP adalah sebagai berikut:

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor bentuk baku. Kriteria pendapat wajar tanpa pengecualian antara lain.

  • Laporan keuangan lengkap
  • Tiga standard umum telah dipenuhi
  • Bukti yang cukup telah diakumulasi yang menyimpulkan bahwa tiga standard lapangan telah dipatuhi
  • Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)
  • Tidak ada keadaan yang memungkinkan auditor untuk menambahkan paragraf penjelas atau modifikasi laporan

Arti dari opini audit ini adalah auditor telah melakukan tes lapangan dan menganggap laporan keuangan telah dilakukan dengan benar dan terbebas dari kesalahan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion)

Pendapat yang diberikan oleh karena keadaan tertentu, yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Auditor menyediakan paragraf penjelasan dalam laporannnya terhadap keadaan tertentu tersebut. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah sebagai berikut.

  • Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain.
  • Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK (Standar Akuntansi Keuangan).
  • Laporan dipengaruhi oleh ketidak pastian peristiwa masa yang akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit.
  • Tersapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam
  • mempertahankan kelangsungan hidupnya.
  • Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi.
  • Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) namun tidak disajikan.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Jenis opini selanjutnya dalam opini audit adalah Opini Wajar Dengan Pengecualian, pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Pengucalian yang terjadi bisa disebabkan oleh hal berikut

  • Bukti kurang cukup
  • Adanya pembatasan ruang lingkup
  • Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK).

Dalam penulisan laporan opini auditnya seorang auditor akan memberikan penjelasan terhadap penyimpangan yang terjadi dan menyajikan poin-poin penyimpangannya.

  • Isi form berikut ini untuk mendapatkan demo gratis aplikasi HRIS hari ini.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Opini tidak wajar diberikan kepada laporan keuangan yang tidak menyajikan secara wajar posisi keungan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pemberian Opini Tidak Wajar bisa mengindikasikan kecurangan yang dilakukan perusahaan mengenai posisi keungannya. Perusahaan dengan audit opini tidak wajar akan dipaksa dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan dan pengauditan ulang.

Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion)

Tipe opini audit terakhir adalah Opini tidak memberikan pendapat. Hal ini terjadi jika ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Pembuatan laporannya auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat. laporan opini audit ini bukan lah laporan pendapat seorang auditor. Hal ini karena auditor sendiri tidak dapat melaksanankan tugasnya karena kurangnya kooperasi dari perusahaan atau hal lainnya, dan laporan yang dibuat disini hanya berisi penjelasan atas prihal tersebut dan bukan merupakan opini audit terhadap laporan keuangan itu sendiri.

Komite Audit

Setelah kita bersama-sama mempelajari tentang jenis dari opini audit, sekarang kita akan membahas tentang komite audit agar penjelasan di artikel ini menjadi lebih jelas.

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Landasan hukum pembentukan Komite Audit sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pembentukan komite audit tidak diwajibkan kepada seluruh perusahaan. Hanya perusahan publik dan emiten yang wajib memiliki komite audit di lembaga atau perusahaannya. Pembentukan komite audit paling sedikit tiga (3) orang yang berasal dari komisaris independen dan pihal dari luar emiten atau perusahan publik dan diketuai oleh komisaris independen. Organisasi komite audit di Indonesia tergabung dalam IKAI.

Tugas dari Komite Audit

Pada bagian ini kita akan sama-sama membahas tugas dan tanggung jawab dari komite audit. Berikut tugas dan tanggung jawabnya.

  1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
  2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
  3. Memberikan pendapat independen (opini audit) dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
  4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
  5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
  6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
  7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
  8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
  9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Semoga setelah kalian membaca artikel ini, kalian akan semakin paham tentang tata cara pengauditan laporan keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan dan seberapa penting fungsi pengauditan laporan keuangan itu sendiri.

Dalam urusan mengelola keuangan memang dibutuhkan ketelitian dan kecermatan, sehingga pengauditan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan JojoExpense kamu akan terbantu dalam mengelola pengeluaran perusahaan kamu. Dengan fitur prosesnya yang otomatis dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kamu dalam mengelola keungan perusahaan hingga 76%. Ditambah penyajian data yang relevan sehingga memudahkan kamu dalam menganalisa pengeluaran perushaan secara lebih mendalam. Ayo buruan kamu coba!